BRI Jazz Gunung Series 2026 kembali hadir sebagai salah satu festival musik jazz paling unik di Indonesia. Tahun ini, penyelenggara menggelar acara di dua kawasan pegunungan berbeda, yaitu Baturraden di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah, dan kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.

Mengusung tema “Jazztination”, festival ini memadukan pertunjukan musik jazz berkualitas dengan pengalaman wisata alam yang khas. Konsep tersebut menjadi upaya untuk memperkuat hubungan antara seni, budaya, dan pariwisata sekaligus memperkenalkan destinasi unggulan Indonesia kepada publik yang lebih luas.

baca juga”Kepala BGN Nanik S Deyang: Saya Lulusan Biologi“

BRI Jazz Gunung Slamet 2026 Digelar di Baturraden dengan Deretan Musisi Tanah Air

Rangkaian festival akan dimulai melalui BRI Jazz Gunung Slamet yang berlangsung pada 27 Juni 2026 di Wanawisata Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah.

Sejumlah musisi dan grup musik dijadwalkan tampil dalam gelaran ini, termasuk Amelia Ong, Emptyyy, Mocca, NonaRia, serta Kevin Yosua Big 6 yang akan berkolaborasi bersama Gracy Tamangendar.

Pemilihan Baturraden sebagai lokasi penyelenggaraan bukan tanpa alasan. Kawasan wisata yang berada di kaki Gunung Slamet tersebut dikenal memiliki panorama alam yang sejuk dan menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan di Jawa Tengah.

BRI Jazz Gunung Bromo 2026 Sajikan Kolaborasi Musisi Nasional dan Internasional

Setelah Baturraden, festival berlanjut ke BRI Jazz Gunung Bromo yang berlangsung pada 18 hingga 25 Juli 2026 di Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Acara pembukaan dijadwalkan berlangsung di Seruni Point bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Festival ini menghadirkan beragam musisi dari berbagai genre dan generasi, termasuk Ali, Bilal Indrajaya, Indra Lesmana LLW bersama Eva Celia dan Teza Sumendra, serta Isyana Sarasvati.

Selain itu, penonton juga dapat menikmati penampilan Kevin Yosua Big 6 bersama Nesia Ardi, Littlefingers, Bromo Jazz Camp, Ring of Fire bersama Simone Prattico dari Italia dan Sri Hanuraga, serta Plutato yang berkolaborasi dengan Cait Lin dari Taiwan.

Kehadiran Watchdog dari Prancis dan Simone Prattico Java Collective semakin memperkuat nuansa internasional yang menjadi salah satu ciri khas Jazz Gunung dalam beberapa tahun terakhir.

Tema Jazztination Padukan Musik Jazz dan Wisata Alam Pegunungan

Penyelenggara menjelaskan bahwa tema “Jazztination” merupakan gabungan dari kata jazz dan destination. Konsep tersebut menggambarkan perjalanan menikmati musik jazz di tengah lanskap pegunungan yang menawarkan suasana berbeda dibandingkan festival musik pada umumnya.

Melalui pendekatan ini, Jazz Gunung tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik, tetapi juga memberikan pengalaman wisata yang mengajak pengunjung menikmati keindahan alam, budaya lokal, serta interaksi dengan komunitas kreatif.

Festival ini juga menjadi salah satu contoh pengembangan event berbasis destinasi yang semakin diminati karena mampu menciptakan pengalaman yang lebih personal dan berkesan bagi penonton.

Regenerasi Musisi Jazz Menjadi Fokus Utama Festival Tahun Ini

CEO Jazz Gunung Indonesia sekaligus Ketua Harian Forum Jazz Indonesia, Bagas Indyatmono, menyebut pemilihan jajaran penampil tahun ini dilakukan melalui proses kurasi yang matang.

Menurutnya, perkembangan industri jazz Indonesia saat ini menunjukkan munculnya banyak musisi muda berbakat yang layak mendapatkan ruang tampil di panggung berskala nasional.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya regenerasi dalam ekosistem musik jazz. Selain mempertahankan kehadiran musisi senior, festival juga membuka kesempatan bagi talenta baru untuk memperluas jangkauan audiens dan memperkaya referensi musik jazz Indonesia.

Ekosistem Jazz Membutuhkan Dukungan Berbagai Pihak

Ketua Badan Pengawas Forum Jazz Indonesia, Chico Hindarto, menilai pertumbuhan musik jazz nasional tidak dapat dilepaskan dari dukungan seluruh elemen ekosistem.

Menurutnya, perkembangan industri jazz bergantung pada empat pilar utama, yaitu musisi, penonton, penyelenggara acara, dan media. Keempat unsur tersebut saling mendukung untuk menciptakan ruang apresiasi yang sehat bagi perkembangan musik jazz di Indonesia.

Festival seperti Jazz Gunung menjadi wadah penting yang mempertemukan seluruh elemen tersebut dalam satu platform yang berkelanjutan.

Festival Musik Dinilai Memberikan Dampak Ekonomi bagi Daerah Wisata

Selain memiliki nilai budaya, penyelenggaraan festival musik di destinasi wisata juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

Direktur Network dan Retail Funding BRI, Aquarius Rudianto, menyatakan dukungan terhadap Jazz Gunung merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat ekonomi kreatif nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kehadiran ribuan pengunjung selama festival berlangsung berpotensi meningkatkan okupansi hotel, aktivitas usaha kuliner, transportasi lokal, hingga sektor usaha mikro dan menengah di sekitar lokasi acara.

Dengan konsep yang menggabungkan musik, budaya, dan pariwisata, BRI Jazz Gunung Series 2026 diharapkan tidak hanya menjadi panggung apresiasi bagi musisi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah serta promosi destinasi wisata Indonesia kepada masyarakat domestik maupun mancanegara.

baca juga”Serial Di Luar Nurul Suarakan Mimpi dan Realita Remaja Kekinian, Tayang di Vidio Mulai 5 Juni 2026“

The post BRI Jazz Gunung Series 2026 Hadir di Dua Lokasi appeared first on trendorahub.id.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, memperkenalkan diri secara resmi kepada publik setelah mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin lembaga tersebut. Dalam kesempatan itu, Nanik menegaskan latar belakang akademiknya sekaligus memperkenalkan dua wakil kepala BGN yang baru.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta sebagai bagian dari pengenalan kepemimpinan baru di BGN. Nanik menilai penting untuk meluruskan informasi terkait pendidikan yang dimilikinya, mengingat terdapat sejumlah penyebutan yang kurang tepat mengenai bidang keilmuannya.

baca juga”Dadan Angkat Bicara Usai Dicopot dari Jabatan Kepala BGN“

Nanik S Deyang Klarifikasi Latar Belakang Pendidikan

Dalam sambutannya, Nanik menegaskan bahwa dirinya merupakan lulusan Biologi dan bukan Kehutanan. Penegasan tersebut disampaikan secara langsung di hadapan media saat memperkenalkan diri sebagai Kepala BGN.

Menurut Nanik, latar belakang pendidikan yang dimiliki menjadi bagian dari identitas profesionalnya selama menjalankan berbagai tugas di sektor pemerintahan. Sebelum dipercaya memimpin BGN, ia menjabat sebagai Wakil Kepala BGN dan terlibat dalam berbagai program yang berkaitan dengan kebijakan gizi nasional.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi klarifikasi atas informasi yang beredar mengenai riwayat pendidikannya sejak ditunjuk untuk menduduki posisi strategis di lembaga tersebut.

BGN Perkuat Kepemimpinan dengan Dua Wakil Kepala Baru

Selain memperkenalkan dirinya, Nanik juga mengumumkan susunan pimpinan baru di lingkungan BGN. Presiden menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala untuk memperkuat pelaksanaan program dan tata kelola lembaga.

Penunjukan dua pejabat tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk mendukung pengembangan program prioritas pemerintah, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda nasional.

Agustina Arumsari Dipercaya Mengawal Tata Kelola dan Pengawasan

Nanik menjelaskan bahwa Agustina Arumsari memiliki pengalaman panjang di bidang pengawasan dan audit. Selama lebih dari tiga dekade, Agustina berkarier dalam bidang yang berkaitan dengan akuntabilitas dan pengawasan keuangan negara.

Salah satu jabatan penting yang pernah diembannya adalah Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pengalaman tersebut dianggap relevan untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan.

Menurut Nanik, kehadiran Agustina diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efektivitas pengelolaan anggaran, serta memperkuat tata kelola kelembagaan di BGN.

Mayjen TNI Trenggono Disiapkan Mendukung Implementasi Program MBG

Nanik juga menjelaskan alasan penunjukan Mayjen TNI Trenggono sebagai salah satu wakil kepala BGN. Ia menyebut Trenggono memiliki pengalaman yang dinilai sesuai dengan kebutuhan implementasi program berskala nasional.

Sebelum bergabung dengan BGN, Trenggono diketahui menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Pengalaman tersebut dianggap dapat membantu mendukung pengelolaan distribusi dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat.

Nanik juga menegaskan bahwa proses pengunduran diri Trenggono dari dinas militer telah diajukan. Menurutnya, proses administratif tersebut sedang berjalan dan diharapkan segera rampung dalam waktu dekat.

Pengalaman Teritorial Dinilai Penting untuk Program Nasional

Selain pengalaman di sektor pangan, kemampuan Trenggono dalam bidang teritorial disebut menjadi nilai tambah bagi BGN. Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan koordinasi lintas daerah dan pelaksanaan yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia.

Karena itu, pengalaman lapangan dan pemahaman mengenai kondisi wilayah dinilai dapat membantu mempercepat pelaksanaan program serta memastikan distribusi manfaat dapat menjangkau masyarakat secara merata.

Kehadiran figur dengan latar belakang yang beragam juga diharapkan memperkuat sinergi antara aspek pengawasan, tata kelola, dan operasional dalam pelaksanaan program-program prioritas BGN.

Kepemimpinan Baru Diharapkan Memperkuat Program Gizi Nasional

Pergantian kepemimpinan di BGN menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelaksanaan kebijakan gizi dan ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan tim pimpinan yang memiliki pengalaman di bidang pengawasan, administrasi, dan pengelolaan program, BGN diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai program strategis.

Ke depan, tantangan utama lembaga ini tidak hanya memastikan tersedianya program gizi yang tepat sasaran, tetapi juga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran dan kualitas pelaksanaan di lapangan. Melalui susunan pimpinan baru, pemerintah berharap BGN dapat menjalankan mandat tersebut secara lebih optimal demi mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

baca juga”32 Jam dalam Hidup Dadan Hindayana“

The post Kepala BGN Nanik S Deyang: Saya Lulusan Biologi appeared first on trendorahub.id.

Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan lembaga yang bertanggung jawab menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi keputusan tersebut, Dadan Hindayana menyatakan menerima dan menghormati langkah yang diambil Presiden sebagai bagian dari kewenangan konstitusional dalam menyusun kabinet dan menentukan pejabat negara.

Dadan menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan pencopotan dari jabatan Kepala BGN. Menurutnya, Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi dan pergantian pejabat demi memastikan program prioritas pemerintah berjalan optimal.

baca juga”3 Prajurit TNI Divonis, Hukuman Terberat 13 Tahun“

Dadan Sebut Pergantian Pejabat Merupakan Hak Presiden

Dalam keterangannya kepada wartawan pada Rabu (3/6/2026), Dadan menyampaikan bahwa keputusan mengganti anggota kabinet maupun pimpinan lembaga negara sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Ia menilai Presiden Prabowo memahami kebutuhan organisasi dan memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan figur yang dinilai paling tepat untuk menjalankan program pemerintah. Karena itu, Dadan memilih menghormati keputusan tersebut dan mendukung langkah yang diambil pemerintah.

Dadan juga mengungkapkan rasa syukur karena pernah diberi kepercayaan menjadi Kepala BGN sekaligus bagian dari Kabinet Merah Putih. Menurutnya, kesempatan tersebut merupakan pengalaman berharga yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Selain menyampaikan apresiasi kepada Presiden, Dadan berharap pemerintahan saat ini dapat terus menjalankan berbagai program strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Prabowo Tunjuk Nanik S Deyang Sebagai Kepala BGN Baru

Dalam perombakan tersebut, Presiden Prabowo menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Sebelum mendapatkan promosi jabatan, Nanik diketahui menjabat sebagai Wakil Kepala BGN dan terlibat dalam pelaksanaan berbagai program lembaga tersebut.

Tidak hanya mengganti posisi kepala badan, Presiden juga merombak jajaran wakil kepala. Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung serta Irjen (Purn) Sony Sanjaya.

Perubahan struktur kepemimpinan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program yang menjadi tanggung jawab BGN, khususnya program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo.

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Jadi Dasar Pergantian

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan pergantian pimpinan BGN diambil setelah Presiden melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama sekitar satu setengah tahun terakhir.

Menurut Prasetyo, Presiden menerima berbagai masukan dari kementerian terkait, pemangku kepentingan, serta masyarakat yang menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah perbaikan organisasi.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Karena cakupan program yang luas, efektivitas pengelolaan dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam keberhasilannya.

Pergantian Pimpinan Dinilai Bagian dari Penguatan Program

Pergantian pejabat di lembaga pemerintah merupakan hal yang lazim dalam sistem pemerintahan. Langkah tersebut umumnya dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja, penyesuaian strategi, maupun penguatan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan kepemimpinan baru di BGN, pemerintah diharapkan dapat mempercepat implementasi program-program gizi nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Fokus utama ke depan adalah memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sikap Dadan yang menerima keputusan tersebut menunjukkan proses transisi kepemimpinan berlangsung secara terbuka dan profesional. Sementara itu, publik akan menantikan langkah serta inovasi yang akan dilakukan jajaran baru BGN dalam mendukung agenda pembangunan nasional di bidang gizi dan kesehatan masyarakat.

baca juga”Dudung Sebut Pencopotan Dadan Hindayana Diduga Terkait Jual Beli Titik SPPG“

The post Dadan Angkat Bicara Usai Dicopot dari Jabatan Kepala BGN appeared first on trendorahub.id.

Kasus pembunuhan kepala cabang bank, Muhammad Ilham Pradipta, memasuki babak baru setelah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan kepada tiga prajurit TNI yang terlibat. Dalam sidang yang digelar pada Rabu (3/6/2026), hakim memberikan hukuman berbeda sesuai tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa.

Putusan tersebut menjadi sorotan karena melibatkan anggota aktif TNI dan berkaitan dengan tindak pidana berat yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Selain pidana penjara, dua terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer serta kewajiban membayar restitusi kepada keluarga korban.

baca juga”Jalan Lenteng Agung ke Depok Ditutup, Ini Jalur Alternatif“

Serka Mochamad Nasir Dijatuhi Hukuman Terberat

Majelis hakim menjatuhkan hukuman paling berat kepada Serka Mochamad Nasir. Prajurit TNI AD tersebut divonis 13 tahun penjara setelah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama terhadap korban.

Hakim menilai seluruh unsur pidana yang didakwakan telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan keterangan para saksi. Selain hukuman penjara, Serka Mochamad Nasir juga diberhentikan dari dinas militer.

Tidak hanya itu, terdakwa diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp750 juta kepada keluarga korban. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, harta bendanya dapat disita dan dilelang. Apabila nilai aset tidak mencukupi, terdakwa harus menjalani pidana kurungan tambahan selama tujuh bulan.

Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan militer tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga mengakomodasi hak korban melalui mekanisme restitusi yang kini semakin diperkuat dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Vonis untuk Kopda Feri Herianto dan Serka Frengky Yaru

Terdakwa kedua, Kopda Feri Herianto, dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Hakim juga memutuskan pemecatan dari dinas militer sebagai hukuman tambahan karena keterlibatannya dalam perampasan kemerdekaan korban yang berujung pada kematian.

Selain pidana pokok, Kopda Feri diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp500 juta kepada keluarga korban. Jika tidak dibayarkan, aset miliknya dapat disita dan dilelang. Bila hasil penjualan aset belum mencukupi, terdakwa akan menjalani pidana kurungan tambahan selama lima bulan.

Sementara itu, terdakwa ketiga, Serka Frengky Yaru, divonis satu tahun penjara. Majelis hakim menyatakan dirinya terbukti bersalah dalam tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang yang menyebabkan kematian dan dilakukan secara bersama-sama.

Perbedaan hukuman antara ketiga terdakwa mencerminkan pertimbangan hakim terhadap peran, tingkat keterlibatan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangkaian peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya korban.

Restitusi dan Penegakan Hukum Jadi Sorotan

Pemberian restitusi dalam perkara ini menjadi salah satu aspek penting yang mendapat perhatian. Restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban atau keluarga korban sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Dalam beberapa tahun terakhir, mekanisme restitusi semakin sering diterapkan dalam berbagai perkara pidana di Indonesia. Langkah tersebut bertujuan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban, tidak hanya melalui penghukuman pelaku tetapi juga melalui pemulihan hak-hak korban.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa anggota militer yang terbukti melakukan tindak pidana tetap dapat diproses melalui peradilan militer dan dikenai sanksi berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Terdakwa dan Oditur Masih Pertimbangkan Langkah Hukum

Setelah mendengarkan putusan majelis hakim, ketiga terdakwa menyatakan masih mempertimbangkan sikap hukum berikutnya. Mereka belum memutuskan apakah akan menerima putusan atau mengajukan upaya hukum lanjutan.

Oditur Militer juga mengambil sikap serupa dengan menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut. Keputusan mengenai banding atau penerimaan vonis akan ditentukan setelah mempelajari secara menyeluruh pertimbangan hukum yang dibacakan majelis hakim.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada sikap para pihak dalam masa tenggang yang diberikan oleh hukum acara peradilan militer. Jika tidak ada upaya hukum lanjutan, putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap dan segera dieksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.

baca juga”Perbankan: Kriminalisasi Kredit Macet Justru Merugikan Negara“

The post 3 Prajurit TNI Divonis, Hukuman Terberat 13 Tahun appeared first on trendorahub.id.

Ruas Jalan Lenteng Agung Raya arah selatan atau menuju Depok ditutup sementara mulai Senin (1/6/2026) pukul 14.00 WIB hingga Selasa (2/6/2026) pukul 05.00 WIB. Penutupan dilakukan untuk mendukung perbaikan saluran bawah tanah setelah terjadi amblesan jalan yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) menerapkan rekayasa lalu lintas selama proses perbaikan berlangsung. Pengendara yang biasa melintas menuju Depok diminta menyesuaikan perjalanan dan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disiapkan guna mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi pekerjaan.

Jalur Alternatif bagi Kendaraan dari Arah Pasar Minggu ke Depok

Selama penutupan berlangsung, kendaraan dari arah Pasar Minggu menuju Depok diarahkan melalui Jalan Raya Lenteng Agung. Pengendara kemudian dapat melakukan putar balik di perlintasan sebidang kereta api Jalur Perlintasan Langsung (JPL) 23 atau di putaran Universitas Pancasila. Dari titik tersebut, perjalanan dilanjutkan melalui Jalan Mochammad Kahfi II, Jalan Tanah Baru, dan jalur berikutnya menuju wilayah Depok.

baca juga”Jalan Ambles di Lenteng Agung, Transjakarta Pangkas Rute ke UI“

Pilihan rute lainnya dapat ditempuh melalui putaran tapal kuda di depan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta. Setelah itu, kendaraan diarahkan menuju Jalan Raya Lenteng Agung, Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jalan TB Simatupang, kemudian melanjutkan perjalanan melalui Jalan Kebagusan Raya atau Jalan Raya Cilandak KKO menuju Jalan Mochammad Kahfi I.

Selain dua rute tersebut, pengguna jalan juga dapat memanfaatkan jalur melalui Jalan TB Simatupang, Jalan Raya Bogor, dan Jalan Akses Universitas Indonesia sebagai alternatif menuju Depok.

Perbaikan Saluran Bawah Tanah Jadi Alasan Penutupan Jalan

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa penutupan sementara dilakukan untuk mendukung pekerjaan teknis yang dilakukan Dinas SDA DKI Jakarta.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas penutupan sementara Jalan Lenteng Agung arah selatan atau menuju Depok mulai hari ini, Senin 1 Juni 2026 pukul 14.00 WIB hingga Selasa 2 Juni 2026 pukul 05.00 WIB. Penutupan dilakukan untuk mendukung perbaikan saluran bawah tanah oleh Dinas Sumber Daya Air,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/6/2026).

Perbaikan saluran bawah tanah dinilai penting untuk mencegah kerusakan yang lebih luas. Amblesan jalan yang terjadi sebelumnya berisiko membahayakan pengguna jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas jika tidak segera ditangani.

Kendaraan Berat Dialihkan ke Tol Jagorawi dan Tol Desari

Dishub DKI juga memberlakukan pengaturan khusus bagi kendaraan bertonase besar yang melintas dari arah Tanjung Barat menuju Depok. Kendaraan berat diarahkan menggunakan Jalan Tol Jagorawi atau Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) untuk menghindari titik penutupan.

Alternatif lain yang dapat digunakan kendaraan besar adalah melalui Jalan TB Simatupang, Jalan Raya Bogor, dan Jalan Akses Universitas Indonesia. Pengalihan ini bertujuan menjaga kelancaran arus lalu lintas sekaligus mengurangi beban kendaraan di sekitar area perbaikan.

Dishub Siagakan Petugas dan Pasang Spanduk Informasi

Untuk membantu masyarakat selama rekayasa lalu lintas berlangsung, Dishub DKI Jakarta menempatkan petugas di sejumlah titik strategis. Lokasi penjagaan antara lain berada di kawasan Tapal Kuda serta putaran Universitas Pancasila yang menjadi titik pengalihan kendaraan.

“Kami menyiagakan petugas di sekitar lokasi untuk memandu warga menuju jalur alternatif. Kami juga mengimbau masyarakat mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama,” kata Budi.

Selain menurunkan personel, Dishub juga memasang tujuh spanduk informasi di sejumlah lokasi. Lima spanduk ditempatkan di koridor menuju Depok, sementara dua spanduk lainnya dipasang di kawasan Lenteng Agung untuk memberikan informasi lebih awal mengenai rekayasa lalu lintas yang berlaku.

Pengguna Jalan Diimbau Mengatur Waktu Perjalanan

Penutupan Jalan Lenteng Agung arah Depok diperkirakan berpotensi meningkatkan volume kendaraan di sejumlah ruas alternatif, terutama pada jam sibuk sore dan malam hari. Karena itu, pengguna jalan disarankan mengatur waktu perjalanan, memantau informasi lalu lintas terkini, serta mengikuti petunjuk petugas di lapangan.

Dengan selesainya pekerjaan perbaikan saluran bawah tanah yang dijadwalkan pada Selasa pagi, akses Jalan Lenteng Agung arah selatan diharapkan dapat kembali beroperasi normal. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah gangguan infrastruktur yang lebih besar di masa mendatang.

baca juga”Daftar Libur Nasional Juni 2026 Setelah Hari Pancasila“

The post Jalan Lenteng Agung ke Depok Ditutup, Ini Jalur Alternatif appeared first on trendorahub.id.

Bulan Juni 2026 menghadirkan dua hari libur nasional yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk beristirahat maupun merencanakan perjalanan. Setelah peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026, masih terdapat satu tanggal merah lain yang telah ditetapkan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri.

Informasi mengenai jadwal libur nasional menjadi perhatian banyak masyarakat karena berkaitan dengan perencanaan aktivitas keluarga, agenda perjalanan, hingga pengaturan pekerjaan. Meski tidak ada cuti bersama pada Juni 2026, beberapa tanggal tetap berpotensi menciptakan libur panjang apabila dipadukan dengan cuti tahunan.

Penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 mengacu pada SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan total 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama sepanjang tahun.

baca juga”Ini Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Bulan Juni 2026 Beserta Keutamaannya“

Hari Libur Nasional yang Tersisa pada Juni 2026

Setelah Hari Lahir Pancasila yang diperingati pada Senin, 1 Juni 2026, masyarakat masih akan menikmati satu hari libur nasional lainnya pada bulan yang sama.

Tanggal merah berikutnya jatuh pada Selasa, 16 Juni 2026, bertepatan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Hari besar keagamaan ini menjadi satu-satunya libur nasional yang tersisa di bulan Juni setelah perayaan Hari Lahir Pancasila.

Pemerintah menetapkan Tahun Baru Islam sebagai hari libur nasional untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menjalankan kegiatan keagamaan maupun memanfaatkan waktu bersama keluarga. Karena jatuh pada hari kerja, tanggal tersebut juga membuka peluang untuk mengatur jadwal liburan yang lebih fleksibel.

Peluang Long Weekend Meski Tanpa Cuti Bersama

Juni 2026 memang tidak memiliki jadwal cuti bersama resmi. Namun, masyarakat tetap dapat memanfaatkan beberapa kombinasi hari libur untuk menciptakan waktu istirahat yang lebih panjang.

Hari Lahir Pancasila pada Senin, 1 Juni 2026, otomatis membentuk long weekend karena berdekatan dengan akhir pekan sebelumnya. Situasi ini memberikan kesempatan bagi pekerja dan pelajar untuk menikmati libur tiga hari berturut-turut.

Sementara itu, libur Tahun Baru Islam pada Selasa, 16 Juni 2026, dapat diperpanjang menjadi empat hari apabila mengambil cuti pribadi pada Senin, 15 Juni. Dengan strategi tersebut, waktu libur dapat berlangsung sejak Sabtu, 13 Juni hingga Selasa, 16 Juni 2026.

Pola pemanfaatan cuti tahunan seperti ini sering dilakukan masyarakat untuk mengoptimalkan waktu rekreasi tanpa harus menunggu adanya cuti bersama dari pemerintah.

Daftar Hari Libur Nasional Setelah Juni 2026

Selain dua hari libur pada Juni, masyarakat juga masih memiliki beberapa tanggal merah penting hingga akhir tahun. Jadwal ini dapat menjadi referensi untuk menyusun agenda perjalanan maupun kegiatan keluarga.

Libur Nasional Agustus 2026

Pada Agustus 2026 terdapat dua hari libur nasional yang berdekatan dengan momen penting bagi bangsa dan umat Islam.

• Senin, 17 Agustus 2026: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
• Selasa, 25 Agustus 2026: Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kedua tanggal tersebut menjadi kesempatan tambahan bagi masyarakat untuk menikmati waktu istirahat di paruh kedua tahun 2026.

Libur Nasional dan Cuti Bersama Desember 2026

Menjelang akhir tahun, pemerintah juga menetapkan libur dan cuti bersama yang berpotensi menciptakan akhir pekan panjang.

• Kamis, 24 Desember 2026: Cuti Bersama Natal.
• Jumat, 25 Desember 2026: Hari Raya Natal.

Dengan posisi yang berdekatan dengan akhir pekan, periode Natal berpotensi menjadi salah satu momen liburan terpanjang pada akhir tahun 2026.

Tidak Ada Cuti Bersama pada Juni 2026

Berdasarkan SKB Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, pemerintah tidak menetapkan cuti bersama khusus pada Juni 2026. Ketentuan ini berbeda dengan beberapa bulan lain yang memiliki tambahan hari libur melalui skema cuti bersama.

Meski demikian, keputusan tersebut tidak mengurangi jumlah hari libur nasional yang tersedia selama bulan Juni. Masyarakat tetap dapat menikmati dua tanggal merah, yaitu Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni dan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada 16 Juni.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu merujuk pada regulasi resmi terkait hari libur nasional dan cuti bersama agar memperoleh informasi yang akurat. Jadwal yang telah ditetapkan juga dapat berubah apabila terdapat kebijakan baru dari pemerintah di kemudian hari.

Juni 2026 Tetap Menawarkan Kesempatan Berlibur

Meskipun tidak memiliki cuti bersama, Juni 2026 tetap menghadirkan peluang beristirahat melalui dua hari libur nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Hari Lahir Pancasila dan Tahun Baru Islam menjadi momen penting yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, perjalanan wisata, maupun refleksi pribadi.

Dengan perencanaan yang tepat, masyarakat dapat mengoptimalkan waktu libur yang tersedia. Memanfaatkan cuti tahunan secara strategis juga memungkinkan terciptanya libur panjang yang membantu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat sepanjang tahun 2026.

baca juga”Kebakaran Asrama Sekolah Putri Tewaskan 16 Anak“

The post Daftar Libur Nasional Juni 2026 Setelah Hari Pancasila appeared first on trendorahub.id.

Kebakaran besar melanda asrama sekolah putri di Kenya pada Kamis dini hari, 28 Mei 2026. Insiden tersebut menewaskan sedikitnya 16 anak dan menyebabkan puluhan lainnya mengalami luka hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Peristiwa tragis itu terjadi di Utumishi Girls Academy, Kabupaten Nakuru, sekitar 120 kilometer di utara Nairobi. Api dilaporkan mulai membesar sesaat sebelum pukul 01.00 waktu setempat ketika sebagian besar siswa sedang berada di dalam asrama.

Baca Juga “Wali Kota Pematangsiantar serahkan seekor hewan kurban ke MUI“

Otoritas setempat menyebut sedikitnya 79 orang dirawat di rumah sakit akibat luka bakar dan gangguan pernapasan. Hingga kini, proses identifikasi korban masih terus dilakukan oleh tim penyelidik dan petugas medis.

Orang Tua Korban Menunggu di Luar Area Sekolah

Suasana duka menyelimuti lokasi kejadian setelah para orang tua berkumpul di sekitar kompleks sekolah. Aparat keamanan membatasi akses masuk demi memperlancar proses evakuasi dan penyelidikan.

Banyak keluarga terlihat menunggu kabar mengenai kondisi anak-anak mereka. Sejumlah petugas forensik juga dikerahkan untuk membantu proses identifikasi korban yang meninggal dunia.

Menteri Pendidikan Kenya Julius Migos Ogamba menyebut insiden tersebut sebagai tragedi besar yang mengguncang dunia pendidikan negara itu.

“Ada 16 korban jiwa. Ini merupakan insiden yang sangat disayangkan,” kata Ogamba kepada wartawan di lokasi kejadian.

Pemerintah Kenya Lakukan Penyelidikan Penyebab Kebakaran

Hingga Kamis sore waktu setempat, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Pemerintah meminta masyarakat tidak berspekulasi sebelum hasil investigasi resmi diumumkan.

Presiden Kenya Sampaikan Belasungkawa kepada Keluarga Korban

Presiden Kenya William Ruto menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban melalui media sosial X. Ia menyebut tragedi tersebut sebagai kejadian yang tidak terbayangkan.

“Hati dan doa kami bersama keluarga yang kehilangan putri-putri mereka,” tulis Ruto.

Menteri Dalam Negeri Kenya Kipchumba Murkomen juga meminta publik memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja. Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah membantu korban dan keluarga terdampak.

Sekolah Utumishi Girls Academy diketahui memiliki hubungan dengan Kepolisian Nasional Kenya. Sebagian besar siswinya merupakan anak-anak anggota kepolisian.

Kebakaran Sekolah Berasrama Masih Jadi Masalah di Kenya

Kebakaran di sekolah berasrama bukan pertama kali terjadi di Kenya. Negara tersebut memiliki banyak sekolah asrama yang merupakan warisan sistem pendidikan kolonial Inggris dan misionaris.

Faktor Keamanan Asrama Kembali Jadi Sorotan

Dalam beberapa tahun terakhir, Kenya beberapa kali mengalami insiden kebakaran sekolah yang menelan korban jiwa. Faktor instalasi listrik, kepadatan bangunan, hingga minimnya sistem keselamatan sering menjadi perhatian dalam investigasi sebelumnya.

Tragedi terbaru ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai standar keamanan di sekolah berasrama, terutama terkait jalur evakuasi dan sistem pencegahan kebakaran.

Sejumlah organisasi pendidikan di Kenya mendesak pemerintah melakukan audit keselamatan menyeluruh terhadap fasilitas sekolah demi mencegah kejadian serupa terulang.

Pemerintah Diminta Perkuat Sistem Keselamatan Sekolah

Peristiwa di Utumishi Girls Academy menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap siswa di lingkungan pendidikan. Banyak pihak berharap pemerintah segera memperkuat pengawasan terhadap standar keselamatan sekolah berasrama di seluruh Kenya.

Selain investigasi penyebab kebakaran, perhatian kini juga tertuju pada pemulihan korban selamat dan dukungan psikologis bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya.

Pemerintah Kenya diperkirakan akan mengeluarkan evaluasi menyeluruh terkait sistem keamanan sekolah setelah tragedi yang menewaskan belasan anak tersebut.

Baca Juga “Polda Sumut Tangkap Kurir Sabu 30 Kg di Perairan Perbatasan RI-Malaysia“

The post Kebakaran Asrama Sekolah Putri Tewaskan 16 Anak appeared first on trendorahub.id.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto tidak melanggar hukum maupun syariat Islam. Pernyataan itu disampaikan menanggapi sorotan publik terkait penyaluran 1.098 ekor sapi kurban melalui skema Bantuan Presiden atau Banpres.

Baca Juga “Rekening 84 Orang Tiba-tiba Diblokir Serentak Oleh DJP, Ini Perkaranya!“

Menurut Habiburokhman, bantuan hewan kurban tersebut merupakan bagian dari fungsi sosial negara untuk membantu masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Bantuan disalurkan ke berbagai daerah, termasuk masjid, pondok pesantren, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lainnya.

“Penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden melalui skema bantuan pemerintah tidak salah secara hukum maupun syariah,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Program Bantuan Kurban Dinilai Punya Dasar Hukum yang Jelas

Habiburokhman menjelaskan program bantuan masyarakat dari Presiden telah memiliki landasan hukum dalam sistem keuangan negara. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam aturan tersebut, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat.

Ia juga menyebut Undang-Undang APBN Tahun 2026 memberikan ruang anggaran untuk program bantuan kemasyarakatan Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Menurutnya, bantuan sapi kurban tersebut bukan sekadar aktivitas ibadah, tetapi juga bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat dan peternak lokal.

Bantuan Kurban Disebut Jadi Bentuk Kehadiran Negara di Tengah Masyarakat

Habiburokhman menilai penyaluran hewan kurban dapat membantu masyarakat merasakan manfaat langsung dari program pemerintah pada momen keagamaan.

Pemerintah Dinilai Perhatikan Semua Kelompok Masyarakat

Ia juga merespons kritik yang menyebut Indonesia bukan hanya terdiri dari umat Islam. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo tetap memberikan perhatian kepada pemeluk agama lain melalui berbagai program sosial dan kebijakan publik.

“Pemerintah juga memiliki perhatian terhadap kepentingan umat beragama lainnya melalui berbagai bantuan dan kebijakan,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menegaskan bahwa bantuan sapi kurban tidak dimaksudkan sebagai kebijakan yang eksklusif bagi satu kelompok tertentu.

Istana Sebut Bantuan Sapi Kurban Merupakan Program Rutin Pemerintah

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro juga memberikan penjelasan terkait penggunaan APBN dalam pengadaan sapi kurban Presiden. Menurutnya, program bantuan hewan kurban telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya dan menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan Presiden.

Sapi Kurban Disebut Bukan untuk Kepentingan Pribadi Presiden

Juri menegaskan seluruh sapi kurban yang disalurkan merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat agar warga dapat merayakan Idul Adha bersama dan menikmati daging kurban.

“Maksud dari sapi kurban Presiden adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat agar warga yang membutuhkan dapat ikut merasakan perayaan Idul Adha,” ujarnya.

Ia menjelaskan penggunaan anggaran Banpres untuk program tersebut merupakan praktik yang lazim dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun.

Pada Idul Adha 2026, sebanyak 1.098 ekor sapi disalurkan ke berbagai wilayah Indonesia melalui program bantuan tersebut.

Prabowo Tetap Berkurban Secara Pribadi Menggunakan Dana Sendiri

Selain bantuan pemerintah, Istana memastikan Presiden Prabowo juga tetap melaksanakan ibadah kurban pribadi menggunakan dana miliknya sendiri.

Hewan Kurban Pribadi Tetap Dibagikan kepada Masyarakat

Juri mengatakan hewan kurban pribadi Presiden disembelih dan dibagikan langsung kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah pribadi.

Pemerintah menegaskan program Banpres berbeda dengan kurban pribadi Presiden karena seluruh bantuan melalui APBN ditujukan untuk kepentingan sosial masyarakat luas.

Kebijakan tersebut juga diharapkan membantu meningkatkan distribusi hewan kurban sekaligus mendukung peternak sapi lokal di berbagai daerah.

Program Bantuan Kurban Dinilai Punya Dampak Sosial dan Ekonomi

Selain memiliki nilai keagamaan, penyaluran bantuan sapi kurban juga dinilai memberikan dampak ekonomi bagi sektor peternakan nasional. Permintaan hewan kurban dari pemerintah membantu meningkatkan penyerapan sapi lokal menjelang Idul Adha.

Pemerintah berharap distribusi bantuan tersebut dapat memperkuat semangat kebersamaan dan membantu masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran negara, pemerintah menegaskan bahwa program bantuan kemasyarakatan tetap dijalankan berdasarkan aturan hukum dan prinsip akuntabilitas.

Baca Juga “Owner Hanania Travel Dipolisikan, Diduga Tipu Calon Jemaah Umrah“

The post Habiburokhman Sebut Bantuan Sapi Kurban Tak Langgar Hukum appeared first on trendorahub.id.

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan ekspor sawit satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia memicu kekhawatiran di kalangan petani sawit. Dalam beberapa hari terakhir, harga tandan buah segar atau TBS di sejumlah sentra produksi dilaporkan turun tajam hingga menyentuh kisaran Rp 1.000 sampai Rp 1.500 per kilogram.

Baca Juga “Prabowo Akan Shalat Idul Adha di Perancis“

Penurunan harga tersebut dinilai berkaitan dengan respons pasar terhadap wacana sentralisasi ekspor sawit. Sejumlah organisasi petani menilai ketidakpastian kebijakan telah membuat pelaku usaha menahan transaksi dan memperlambat pembelian bahan baku sawit dari petani.

SPKS Nilai Kebijakan Ekspor Satu Pintu Tekan Harga TBS

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit, Sabarudin, mengatakan harga TBS anjlok dalam waktu singkat setelah muncul rencana ekspor satu pintu di bawah DSI.

Menurutnya, pasar khawatir kebijakan tersebut membuka ruang praktik monopsoni atau dominasi pembeli tunggal yang dapat menekan posisi tawar petani sawit.

“Situasi memburuk setelah sejumlah perusahaan mulai menahan pembelian dan menghentikan penjualan sementara,” ujar Sabarudin dalam keterangan resmi, Selasa, 26 Mei 2026.

Ia meminta pemerintah segera turun tangan menstabilkan pasar karena penurunan harga dinilai mulai merugikan petani di berbagai daerah.

Harga Sawit di Sejumlah Daerah Turun Tajam

SPKS mencatat harga TBS di beberapa wilayah produksi mengalami penurunan signifikan hanya dalam hitungan hari. Di Kalimantan Barat, harga sawit disebut turun menjadi sekitar Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per kilogram.

Penurunan lebih tajam terjadi di Mamuju. Harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp 2.800 per kilogram kini merosot hingga sekitar Rp 1.000 per kilogram.

Sementara di Labuhanbatu, harga TBS dilaporkan turun hingga Rp 1.500 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa provinsi sentra sawit lainnya seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Menurut data organisasi petani, harga CPO atau crude palm oil turut mengalami penurunan tajam dari sekitar Rp 15.300 menjadi Rp 12.150 per kilogram dalam beberapa hari terakhir.

Petani Khawatir Tidak Mampu Menutup Biaya Produksi

Sabarudin menilai anjloknya harga sawit berpotensi memukul keberlanjutan kebun rakyat. Banyak petani disebut mulai mempertimbangkan mengurangi pemupukan karena biaya produksi tidak lagi tertutup oleh hasil penjualan TBS.

Ia mengingatkan bahwa sekitar 40 persen pasokan sawit nasional berasal dari kebun rakyat yang sangat bergantung pada stabilitas harga pasar.

Jika kondisi ini berlangsung lama, produktivitas sawit rakyat dikhawatirkan akan terus menurun dan memengaruhi pasokan bahan baku industri sawit nasional.

“Petani trauma dengan kejadian tahun 2015 saat harga TBS jatuh di bawah Rp 1.000 per kilogram,” kata Sabarudin.

Menurutnya, pada periode tersebut banyak petani terpaksa menebang pohon sawit dan mengganti lahannya dengan komoditas lain karena tidak mampu bertahan menghadapi kerugian.

POPSI Sebut Ketidakjelasan Regulasi Picu Kepanikan Pasar

Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia, Mansuetus Darto. Ia menilai pelaku usaha saat ini memilih menahan transaksi karena mekanisme kebijakan ekspor satu pintu belum dijelaskan secara rinci.

Menurut Mansuetus, ketidakpastian tersebut memicu spekulasi pasar dan memperlemah aktivitas perdagangan sawit nasional.

“Akar persoalan saat ini adalah belum jelasnya regulasi serta mekanisme implementasi kebijakan,” ujar Mansuetus.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan kini belum mengetahui secara pasti mekanisme perdagangan, pembentukan harga, sistem pembayaran, hingga pembagian risiko bisnis dalam skema baru tersebut.

Kondisi ini membuat banyak perusahaan cenderung memilih menyerap bahan baku dari kelompok usaha internal mereka sendiri untuk mengurangi risiko bisnis.

Pabrik Sawit Independen Dinilai Paling Rentan Terdampak

Mansuetus menilai pabrik kelapa sawit independen berpotensi menjadi pihak paling terdampak apabila kebijakan sentralisasi ekspor diterapkan.

Pabrik yang tidak memiliki refinery maupun akses ekspor langsung diperkirakan akan kesulitan menjual produk mereka. Dampaknya, pembelian TBS dari petani bisa ikut berkurang.

“Pada akhirnya kondisi ini kembali menekan harga TBS petani. Bahkan petani bisa tidak panen apabila pabrik memilih berhenti beroperasi demi menghindari kerugian,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa industri sawit menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 17 juta orang di Indonesia, mulai dari petani, buruh, pekerja transportasi, hingga pelaku UMKM di wilayah sentra sawit.

Organisasi Petani Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan

SPKS dan POPSI meminta pemerintah meninjau ulang rencana penerapan ekspor sawit satu pintu melalui DSI. Organisasi petani menilai kebijakan tersebut berisiko mengganggu stabilitas industri sawit nasional jika diterapkan tanpa mekanisme yang jelas.

Mansuetus menilai pemerintah sebaiknya fokus memperkuat transparansi dan tata kelola industri sawit tanpa terlalu mengintervensi mekanisme pasar.

Menurutnya, fungsi DSI akan lebih efektif jika difokuskan pada pencatatan administrasi, keterbukaan data ekspor, pengawasan tata niaga, dan dokumentasi perdagangan sawit nasional.

“Sawit adalah tulang punggung ekonomi jutaan keluarga Indonesia. Kebijakan tata kelola ekspor harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menciptakan kepanikan pasar,” tegas Mansuetus.

Ke depan, pelaku industri berharap pemerintah segera memberikan kepastian regulasi agar stabilitas harga sawit kembali terjaga. Tanpa kepastian kebijakan, penurunan harga TBS dikhawatirkan terus berlanjut dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani sawit di berbagai daerah.

Baca Juga “Purbaya Beberkan 10 Perusahaan CPO Terindikasi Transfer Pricing“

The post Harga TBS Turun, Petani Sawit Soroti Ekspor Satu Pintu appeared first on trendorahub.id.

Badan Gizi Nasional menerbitkan aturan baru terkait operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Mulai 2 Juni 2026, dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian sementara operasional.

Baca Juga “Jemaah Temui Hambatan Saat Wukuf? Timwas Sarankan Ini“

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 yang diterbitkan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional. Aturan baru ini diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan gizi bagi kelompok rentan di berbagai daerah.

BGN Fokus Tingkatkan Pelayanan Gizi Kelompok Rentan

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayuda, mengatakan kebijakan tersebut dibuat untuk memastikan distribusi layanan gizi berjalan optimal dan merata.

Menurut Dadang, program MBG harus mampu menjangkau kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai prioritas utama penerima manfaat.

“Surat Edaran ini kami keluarkan untuk menjamin cakupan pelayanan gizi bagi kelompok 3B dan meningkatkan konsistensi pelaksanaan SPPG di seluruh wilayah,” ujar Dadang dalam keterangan tertulis pada Senin, 25 Mei 2026.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam menekan angka stunting dan memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Dapur MBG Wajib Layani Minimal 300 Penerima Manfaat

Dalam aturan terbaru, setiap dapur MBG diwajibkan melayani minimal 300 penerima manfaat dari kelompok 3B. Ketentuan ini menjadi indikator utama dalam penilaian operasional dapur gizi di lapangan.

Dadang menjelaskan bahwa hasil inspeksi mendadak sebelumnya menemukan masih banyak dapur MBG yang hanya melayani kurang dari 100 penerima manfaat.

Kondisi tersebut dinilai belum memenuhi target pelayanan pemerintah dalam program pemenuhan gizi nasional.

SPPG yang Tidak Memenuhi Target Akan Dikenai Sanksi

BGN menegaskan bahwa dapur atau SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan akan dikenai sanksi administratif. Kepala SPPG akan menerima peringatan tertulis yang tercatat dalam evaluasi kinerja operasional.

Selain itu, mitra maupun yayasan pengelola dapur MBG juga dapat dikenai suspend kategori mayor atau penghentian sementara operasional jika gagal memenuhi target layanan kelompok 3B.

“Karena sanksi yang dikenakan kepada mereka adalah suspend mayor, maka mereka tidak mendapatkan insentif Rp 6 juta per hari sampai pemenuhan ketentuan dapat dibuktikan,” jelas Dadang.

Kebijakan penghentian sementara tersebut diharapkan dapat mendorong pengelola dapur meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas cakupan penerima manfaat.

Laporan Berkala Jadi Dasar Evaluasi Operasional

Selain target penerima manfaat, setiap kepala SPPG juga diwajibkan menyusun laporan berkala terkait capaian pelayanan kelompok 3B.

Laporan tersebut harus disampaikan kepada Direktorat Wilayah Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN untuk diverifikasi. Hasil verifikasi nantinya menjadi dasar penilaian apakah dapur MBG memenuhi standar operasional minimal.

BGN menilai sistem pelaporan berkala penting untuk memastikan transparansi dan efektivitas pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia.

Program MBG Diharapkan Perkuat Upaya Penurunan Stunting

Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan anak.

Kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita diprioritaskan karena memiliki risiko tinggi terhadap masalah kekurangan gizi dan stunting.

Melalui aturan baru ini, pemerintah berharap layanan dapur MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memiliki standar pelayanan yang seragam di setiap wilayah.

BGN juga menegaskan bahwa seluruh pengelola dapur MBG tetap memiliki ruang klarifikasi sesuai prosedur administratif. Meski demikian, penerapan standar pelayanan minimal akan mulai diberlakukan penuh pada 2 Juni 2026.

Ke depan, evaluasi berkala diperkirakan terus dilakukan untuk memastikan program MBG mampu mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat sekaligus mempercepat target penurunan stunting nasional.

Baca Juga “Operasi Patuh 2026 Mulai 8 Juni, Incar Pelanggaran Pelat Nomor“

The post Kriteria Dapur MBG yang Disetop Mulai 2 Juni 2026 appeared first on trendorahub.id.