Baca Juga “Eksepsi Dokter Tifa Dikabulkan, Begini Respons Kubu Jokowi“

Pemerintah menyiapkan lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi 4.159 kepala keluarga (KK) yang terdampak bencana pada akhir November 2025. Kesiapan lahan menjadi salah satu langkah penting agar pembangunan rumah dapat segera dilanjutkan.

Nusron menyampaikan bahwa seluruh proses penyiapan tanah untuk pembangunan huntap telah mencapai tahap siap pakai atau ready to use. Dengan kondisi tersebut, pemerintah dapat mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

“Kami memastikan tanah di Aceh Tamiang Menteri ATR berada di atas lahan milik PT Perkebunan Nusantara I dengan luas sekitar 10 hektare. Area tersebut direncanakan menjadi lokasi pembangunan sekitar 500 unit rumah bagi masyarakatian tetap secara bertahap pada 2026. Sebelum proses pemindahan dilakukan, pembangunan infrastruktur dasar harus disembangunan huntap di Aceh Tamiang menjadi bagian dari upaya pemerintah memulihkan kondisi masyarakat setelah bencana hidrometeorologi. Penyediaan tempat tinggal yang aman diharapkan dapat membantu warga kembali menjal untuk huntap sudah ‘ready to use’ 100 persen. Tidak ada isu lagi terkait ketersediaan lahan,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pemerintah Siapkan Lahan 179 Hektare untuk Hunian Tetap
Untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi ribuan keluarga terdampak bencana, pemerintah menyediakan lahan dengan luas sekitar 179 hektare. Lahan tersebut berasal dari sejumlah perusahaan, baik perusahaan milik negara maupun pihak swasta.

Menteri ATR menjelaskan kesiapan lahan menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana. Setelah tanah tersedia, pembangunan fisik dapat segera dilakukan oleh kementerian dan pihak terkait lainnya.

Nusron meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan huntap mempercepat proses pekerjaan. Menurutnya, persoalan ketersediaan lahan sudah tidak menjadi hambatan.

“Kami meminta seluruh kolega di pemerintahan untuk secepatnya mempercepat pembangunan. Tidak ada lagi alasan karena lahannya sudah siap,” kata Nusron saat meninjau lokasi pembangunan huntap di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

Lokasi Huntap di Karang Baru Akan Dibangun Ratusan Rumah
Salah satu lokasi yang ditinjau Menteri ATR berada di atas lahan milik PT Perkebunan Nusantara I dengan luas sekitar 10 hektare. Area tersebut direncanakan menjadi lokasi pembangunan sekitar 500 unit rumah bagi masyarakat terdampak.

Di lokasi tersebut, sebanyak 108 unit rumah telah selesai dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi. Pembangunan unit lainnya akan dilanjutkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait.

Nusron mengapresiasi kontribusi berbagai pihak yang ikut membantu penyediaan hunian bagi masyarakat Aceh Tamiang.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah membantu membangun rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Nusron.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan pihak swasta menjadi salah satu pendekatan dalam mempercepat pemulihan masyarakat setelah bencana.

Status Hak Tanah Huntap Disesuaikan dengan Kepemilikan Lahan
Selain memastikan kesiapan lahan, Kementerian ATR/BPN juga mengatur skema pemberian hak atas tanah bagi masyarakat penerima huntap. Status kepemilikan akan disesuaikan dengan kondisi lahan yang digunakan.

Nusron menjelaskan bahwa masyarakat dapat memperoleh Sertipikat Hak Milik (SHM) apabila tanah tersebut telah dilepaskan oleh pemilik sebelumnya.

Sementara itu, apabila tanah masih menjadi aset pemilik, masyarakat akan memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) sesuai aturan yang berlaku.

Pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menempati hunian baru. Kepastian status tanah juga menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan permukiman pascabencana.

Pemerintah Targetkan Huntap Ditempati Bertahap Mulai 2026
Pemerintah menargetkan masyarakat mulai menempati hunian tetap secara bertahap pada 2026. Sebelum proses pemindahan dilakukan, pembangunan infrastruktur dasar harus diselesaikan terlebih dahulu.

Fasilitas pendukung yang perlu tersedia meliputi jalan lingkungan, sistem drainase, jaringan air bersih, dan listrik. Infrastruktur tersebut menjadi faktor penting agar kawasan hunian baru dapat berfungsi dengan baik.

Selain aspek pembangunan fisik, pemerintah juga mempertimbangkan lokasi hunian agar tetap mendukung aktivitas ekonomi warga. Penempatan masyarakat akan diupayakan berada dekat dengan sumber mata pencaharian sebelumnya.

Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tidak kehilangan akses ekonomi setelah berpindah ke lokasi baru. Pemerintah juga memperhatikan aspek mitigasi bencana dengan menghindari wilayah yang memiliki risiko banjir berulang.

Penyediaan Huntap Menjadi Bagian dari Pemulihan Pascabencana
Pembangunan huntap di Aceh Tamiang menjadi bagian dari upaya pemerintah memulihkan kondisi masyarakat setelah bencana hidrometeorologi. Penyediaan tempat tinggal yang aman diharapkan dapat membantu warga kembali menjalankan aktivitas secara normal.

Dengan lahan yang telah tersedia, pemerintah kini berfokus mempercepat pembangunan rumah dan fasilitas pendukung. Sinergi antarinstansi menjadi faktor penting agar proses pemulihan dapat berjalan sesuai target.

Kesiapan hunian tetap tidak hanya berkaitan dengan pembangunan rumah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh lingkungan tempat tinggal yang layak, aman, dan mendukung keberlanjutan kehidupan sosial maupun ekonomi.

Baca Juga “Pemkab Langkat terima bantuan kemanusiaan dampak bencana dari Morowali“

The post Menteri ATR Pastikan Lahan Huntap Aceh Tamiang Siap appeared first on trendorahub.id.