Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menghadiri sidang pembacaan putusan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (30/6/2026). Suasana persidangan berlangsung emosional setelah sejumlah pendukung menyambut kedatangannya dengan memberikan mawar kuning sebagai simbol dukungan.

Nadiem tiba di ruang sidang Muhammad Hatta Ali, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekitar pukul 09.47 WIB. Ia mengenakan kemeja batik dan didampingi sang istri, Franka Franklin, yang tampil dengan busana putih dipadukan selendang merah. Kehadiran keduanya langsung menjadi perhatian para simpatisan yang telah menunggu sejak pagi.

Sejumlah kerabat, rekan, dan pendukung memenuhi ruang sidang untuk memberikan dukungan moral. Beberapa di antaranya membawa mawar kuning yang kemudian diserahkan kepada Nadiem sesaat sebelum sidang dimulai. Momen tersebut membuat suasana ruang sidang berubah haru.

baca juga”Ousmane Dembele Cetak Hattrick, Tetap Rendah Hati di Piala Dunia“

Mawar Kuning Menjadi Simbol Dukungan di Ruang Sidang

Salah satu pendukung yang memberikan bunga adalah Mulyono, sosok yang dikenal sebagai GO-JEK 001. Ia menyerahkan setangkai mawar kuning sambil menyampaikan keyakinannya bahwa Nadiem akan memperoleh hasil terbaik dalam persidangan.

“Bebas, pasti bebas,” ujar Mulyono kepada Nadiem.

Saat menerima bunga tersebut, Nadiem tampak tidak mampu menyembunyikan emosinya. Air mata terlihat mengalir ketika ia menerima dukungan dari orang-orang yang selama ini mengikuti perjalanan karier maupun proses hukum yang dihadapinya.

Mawar kuning yang dibawa para pendukung menjadi simbol harapan, persahabatan, dan dukungan moral. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa Nadiem tidak menjalani proses persidangan seorang diri.

Nadiem Bersyukur Mendapat Dukungan Selama Proses Hukum

Sebelum memasuki ruang sidang, Nadiem menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan yang diterimanya selama menjalani proses hukum dalam satu tahun terakhir. Menurutnya, keluarga, sahabat, dan masyarakat yang terus memberikan semangat menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi persidangan.

“Bersyukur bahwa dalam perjuangan satu tahun ini saya tidak merasa sendirian,” ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Ia mengaku menyadari bahwa sidang pembacaan putusan merupakan tahapan penting yang akan menentukan kelanjutan perkara yang menjeratnya. Meski demikian, Nadiem berharap majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan.

Menurutnya, proses pembuktian yang telah berlangsung seharusnya menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Namun, ia juga mengakui bahwa setiap proses peradilan memiliki berbagai kemungkinan.

“Kita tahu hari ini apa saja bisa terjadi. Tentunya harapan saya adalah bahwa kebenaran menang hari ini, bahwa keadilan masih ada artinya di negara ini. Tapi saya juga tidak naif. Saya menyadari bahwa bisa saja hari ini keputusannya tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan,” katanya.

Pernyataan tersebut mencerminkan harapan sekaligus kewaspadaan Nadiem terhadap hasil persidangan yang akan dibacakan majelis hakim.

Sebut Kasusnya Mewakili Mereka yang Merasa Dikriminalisasi

Dalam keterangannya kepada awak media, Nadiem menegaskan bahwa dirinya tidak hanya berbicara atas nama pribadi dan keluarganya. Ia menilai perkara yang dihadapinya juga menjadi perhatian bagi masyarakat yang merasa pernah mengalami kriminalisasi atau proses hukum yang dianggap tidak adil.

“Saya berdiri di sini bukan hanya mewakili saya dan keluarga saya. Saya berdiri di sini mewakili setiap orang jujur yang telah dikriminalisasi dan akan dikriminalisasi,” ungkapnya.

Menurut Nadiem, setiap warga negara berhak memperoleh kepastian hukum yang adil dan proses peradilan yang menjunjung asas pembuktian. Ia berharap perkara yang sedang dijalaninya dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang penegakan hukum.

Berharap Kasus Menjadi Momentum Perbaikan Sistem Hukum

Nadiem juga menyampaikan harapan agar perkara yang menimpanya dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Ia menilai reformasi diperlukan, mulai dari proses penyelidikan, penuntutan, pembuktian hingga pengambilan putusan di pengadilan.

“Saya harap bahwa kasus saya, apa pun yang terjadi hari ini, dijadikan perubahan, dijadikan animo untuk perubahan yang lebih baik bagi sistem hukum kita, proses penuntutan kita, proses membuat keputusan, proses melakukan tuntutan, proses pembuktian, sehingga ini tidak terjadi lagi di negara yang kita cintai ini,” ujarnya.

Menurutnya, sistem hukum yang memberikan kepastian dan rasa keadilan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Hal tersebut juga dinilai penting untuk menciptakan iklim pelayanan publik yang lebih baik.

Selain itu, Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menyesali keputusan meninggalkan dunia usaha untuk mengabdi sebagai pejabat publik. Ia berharap pengalaman yang dialaminya tidak membuat generasi muda kehilangan semangat untuk berkontribusi bagi bangsa.

“Saya tidak pernah menyesal keputusan saya untuk mengabdi kepada negara, dan saya tidak ingin anak-anak muda ketakutan untuk mengabdi kepada negara setelah kasus ini,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia memerlukan kepastian hukum yang kuat agar semakin banyak generasi muda berani mengambil peran dalam pemerintahan maupun pelayanan publik.

“Indonesia harus menjadi lebih baik. Indonesia harus memberikan harapan kepada anak-anak mudanya. Indonesia harus memberikan harapan kepada kepastian hukum agar kita semua merasa aman untuk mengabdi kepada negara,” katanya.

Sidang Vonis Menjadi Penentu Kelanjutan Perkara

Sidang pembacaan putusan menjadi tahapan penting dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek tersebut. Putusan majelis hakim akan menentukan status hukum Nadiem sekaligus menjadi penutup proses persidangan yang telah berlangsung selama beberapa waktu.

Terlepas dari hasil yang akan diputuskan pengadilan, momen pemberian mawar kuning dan dukungan para simpatisan menjadi salah satu peristiwa yang paling menyita perhatian selama jalannya sidang. Peristiwa itu memperlihatkan besarnya perhatian publik terhadap kasus yang melibatkan mantan menteri sekaligus pendiri Gojek tersebut.

Hasil sidang nantinya tidak hanya berdampak pada Nadiem Makarim secara pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika penegakan hukum di Indonesia yang terus mendapat sorotan masyarakat.

baca juga”Sikap Sekjen Golkar soal Kadernya Diduga Intimidasi Dokter Icha“

The post Sidang Vonis Nadiem Diwarnai Mawar Kuning dan Air Mata appeared first on trendorahub.id.

Sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat memasuki agenda pembacaan tuntutan pada Rabu, 13 Mei 2026. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada Nadiem Makarim.

Kasus ini berkaitan dengan proyek pengadaan laptop Chromebook dan layanan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat Nadiem masih menjabat sebagai menteri. Perkara tersebut menyedot perhatian luas karena nilai proyek mencapai triliunan rupiah dan berkaitan langsung dengan program digitalisasi pendidikan nasional.

Baca Juga “Ketua MPR Beri Teguran ke 2 Juri Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kalbar“

Jaksa Nilai Pengadaan Chromebook Menyalahi Aturan

Dalam persidangan, jaksa menyatakan Nadiem terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sejumlah pihak lain. Tim penuntut menilai proses pengadaan perangkat teknologi pendidikan tidak berjalan sesuai prinsip efisiensi dan tata kelola anggaran negara.

Jaksa Roy Riady mengatakan proyek Chromebook diduga mengandung praktik yang merugikan keuangan negara. Menurut jaksa, keputusan pengadaan dilakukan meski terdapat sejumlah catatan terkait kebutuhan teknis dan efektivitas penggunaan perangkat di sekolah.

Selain hukuman penjara selama 18 tahun, jaksa juga menuntut denda Rp1 miliar. Jika denda tidak dibayar, hukuman tambahan berupa kurungan dapat diberlakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tuntutan Uang Pengganti Mencapai Rp5,6 Triliun

Jaksa turut meminta pengadilan membebankan uang pengganti kepada Nadiem dengan total sekitar Rp5,6 triliun. Nilai tersebut berasal dari dua komponen yang dianggap berkaitan dengan kerugian negara dalam proyek pengadaan Chromebook dan layanan pendukungnya.

Apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, aset yang dimiliki dapat disita dan dilelang negara. Jaksa juga meminta tambahan pidana kurungan selama sembilan tahun jika hasil pelelangan aset tidak mencukupi nilai kerugian yang ditetapkan.

Dalam dakwaannya, jaksa menggunakan ketentuan pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan KUHP terbaru.

Negara Disebut Merugi Rp2,1 Triliun dari Proyek Teknologi Pendidikan

Tim penuntut mengungkapkan bahwa kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun. Dugaan kerugian terbesar berasal dari pengadaan Chromebook yang dinilai memiliki harga terlalu tinggi dibanding kebutuhan dan spesifikasi yang digunakan.

Selain pengadaan laptop, layanan Chrome Device Management juga menjadi sorotan dalam persidangan. Jaksa menilai layanan tersebut tidak memberikan manfaat signifikan dalam pelaksanaan program digitalisasi sekolah.

Nilai pengadaan CDM disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Penuntut menilai anggaran tersebut tidak digunakan secara efektif sehingga menambah besaran kerugian negara.

Program digitalisasi pendidikan sebelumnya dirancang untuk mempercepat akses teknologi di sekolah-sekolah, terutama setelah kebutuhan pembelajaran daring meningkat pada masa pandemi. Namun, proyek tersebut kini justru menjadi salah satu kasus dugaan korupsi terbesar di sektor pendidikan.

Tiga Nama Lain Sudah Lebih Dulu Divonis

Selain Nadiem, perkara ini juga melibatkan beberapa pejabat dan pihak terkait lainnya. Sri Wahyuningsih dan Ibrahim Arief sebelumnya telah dijatuhi hukuman empat tahun penjara.

Sementara itu, Mulyatsyah menerima vonis empat tahun enam bulan penjara dari majelis hakim.

Pengadilan menilai ketiga terdakwa ikut berperan dalam proses pengadaan perangkat Chromebook dan layanan pendukung yang kini dipersoalkan secara hukum.

Perkara Chromebook Jadi Sorotan Pengawasan Anggaran Pendidikan

Kasus ini memunculkan kembali pembahasan mengenai pengawasan anggaran di sektor pendidikan, terutama dalam proyek berbasis teknologi. Banyak pihak menilai transformasi digital di sekolah tetap penting, tetapi harus disertai mekanisme pengadaan yang transparan dan akuntabel.

Pengamat kebijakan publik juga menyoroti pentingnya evaluasi kebutuhan sebelum pemerintah menjalankan proyek teknologi berskala besar. Tanpa perencanaan yang tepat, pengadaan perangkat digital berisiko menimbulkan pemborosan anggaran negara.

Sidang tuntutan terhadap Nadiem Makarim menjadi tahapan penting sebelum majelis hakim membacakan putusan akhir. Publik kini menantikan bagaimana pengadilan akan menilai seluruh fakta persidangan dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook tersebut.

Baca Juga “Iran Beri Label “Pangkalan Musuh” ke Negara Arab Ini, Ancam Bombardir“

The post Jaksa Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara appeared first on trendorahub.id.