Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem Anwar Makarim. Ia menyatakan pemerintah tidak memberikan arahan apa pun kepada pengadilan dalam proses perkara tersebut.

Baca Juga “Kolonel TNI Aktif Diduga Terlibat Pengadaan Motor di Kasus MBG“

Pernyataan itu disampaikan Yusril saat ditemui di Depok, Jawa Barat, Kamis. Ia menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus berjalan independen tanpa intervensi pihak mana pun, termasuk pemerintah.

“Kalau memang terbukti ya dihukum, kalau tidak terbukti ya dibebaskan saja,” ujar Yusril.

Proses Hukum Masih Berjalan, Nadiem Masih Punya Kesempatan Banding

Yusril menjelaskan bahwa putusan 10 tahun penjara terhadap Nadiem masih berada di tingkat pengadilan pertama. Karena itu, proses hukum belum berkekuatan hukum tetap dan masih terbuka kemungkinan untuk banding.

Ia meminta semua pihak menunggu langkah hukum yang akan ditempuh oleh pihak terdakwa. Menurutnya, mekanisme hukum di Indonesia memberikan ruang bagi setiap pihak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah tetap menyerahkan sepenuhnya penilaian perkara kepada pengadilan. Ia meminta agar hakim dapat menilai perkara tersebut secara objektif dan adil.

Perbedaan Pendapat Hakim Dinilai Hal Wajar dalam Proses Peradilan

Terkait adanya perbedaan pendapat dari salah satu hakim yang meminta pembebasan Nadiem, Yusril menyebut hal tersebut sebagai bagian dari dinamika normal dalam sistem peradilan.

Ia menjelaskan bahwa majelis hakim dalam perkara tersebut terdiri dari lima orang. Dalam sistem peradilan Indonesia, perbedaan pendapat atau dissenting opinion dapat terjadi dan diakui secara hukum.

Menurut Yusril, fenomena serupa juga kerap terjadi di Mahkamah Agung, termasuk dalam perkara kasasi yang melibatkan tiga hakim.

“Itu biasa dalam pengadilan kita. Apa pun putusannya, meski ada pro dan kontra, tetap harus kita hormati,” ujarnya.

Kasus Pengadaan Chromebook dan Kerugian Negara Rp1,56 Triliun

Kasus yang menjerat Nadiem berkaitan dengan dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada periode 2019–2022. Proyek tersebut mencakup pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Nadiem divonis 10 tahun penjara. Ia juga dijatuhi denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider 190 hari kurungan serta uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar dengan subsider 5 tahun penjara.

Pengadilan menyatakan bahwa uang pengganti tersebut berkaitan dengan penerimaan dana yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia. Sebagian besar dana tersebut disebut berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.

Majelis hakim juga menyatakan bahwa perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,56 triliun. Tindakan itu dilakukan bersama sejumlah pihak lain yang juga telah diproses hukum secara terpisah.

Tiga Terdakwa Lain Telah Divonis, Satu Masih Buron

Dalam perkara yang sama, terdapat tiga terdakwa lain yang telah lebih dulu dijatuhi vonis dalam persidangan berbeda. Mereka adalah Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Sementara satu tersangka lain, Jurist Tan, masih berstatus buron.

Para terdakwa dinyatakan terlibat dalam proses pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook serta CDM. Pengadaan tersebut disebut tidak sesuai dengan perencanaan dan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dasar Hukum dan Proses Peradilan

Dalam putusan tersebut, Nadiem dinyatakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Yusril menegaskan bahwa seluruh pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan. Ia menilai sistem peradilan memiliki mekanisme yang memungkinkan setiap pihak mengajukan pembelaan maupun upaya hukum lanjutan.

Pemerintah Tekankan Netralitas dan Hormati Putusan Pengadilan

Pemerintah, kata Yusril, tidak akan mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan. Ia menekankan bahwa independensi pengadilan merupakan prinsip utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

Ia juga meminta publik untuk menunggu hasil proses banding apabila diajukan oleh pihak terdakwa. Menurutnya, kepastian hukum hanya dapat diperoleh setelah seluruh proses hukum selesai.

Dengan demikian, pemerintah berharap seluruh pihak dapat menghormati putusan pengadilan apa pun hasil akhirnya, selama proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga “Merasakan gema multikultural di “Seattle Stadium”“

The post Yusril: Pemerintah Netral atas Putusan 10 Tahun Nadiem appeared first on trendorahub.id.

Sidang pemeriksaan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin (11/5/2026) menyoroti peran mantan staf khususnya, Jurist Tan. Jaksa penuntut umum mempertanyakan dugaan keberadaan sosok “shadow menteri” yang disebut memiliki pengaruh besar di lingkungan Kemendikbudristek.

Baca Juga “4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, Kadinkes Minta Warga Waspada“

Dalam persidangan, jaksa mengungkap adanya kesaksian yang menyebut sejumlah pejabat di kementerian merasa takut terhadap Jurist Tan. Bahkan, jaksa menyebut seorang direktur jenderal disebut kesulitan berkomunikasi langsung dengan menteri karena pengaruh sosok tersebut.

Jaksa Soroti Pengaruh Jurist Tan di Internal Kemendikbudristek
Dugaan “Shadow Menteri” Disebut Membuat Pejabat Takut

Jaksa memulai pertanyaan dengan menanyakan apakah Nadiem mengetahui istilah “shadow menteri” yang beredar di internal kementerian saat dirinya menjabat sebagai menteri.

“Saudara pernah mendengar shadow menteri itu siapa?” tanya jaksa di ruang sidang.

Nadiem menjawab dirinya tidak mengetahui istilah tersebut. Namun, jaksa kemudian menyebut nama Jurist Tan sebagai sosok yang disebut-sebut memiliki pengaruh kuat di lingkungan kementerian.

Menurut jaksa, beberapa fakta persidangan sebelumnya menunjukkan adanya ketakutan di kalangan pejabat internal terhadap Jurist Tan. Jaksa juga menyebut sejumlah pejabat merasa harus mengikuti arahan dari staf khusus tersebut.

“Seorang Dirjen pun tidak berani dengan shadow menteri yang namanya Jurist Tan,” ujar jaksa dalam persidangan.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan utama karena menyangkut pola komunikasi dan pengambilan keputusan di lingkungan kementerian saat itu.

Nadiem Jelaskan Peran Staf Khusus di Kementerian
Mantan Menteri Sebut Staf Khusus Dipilih Berdasarkan Kompetensi

Menanggapi pertanyaan jaksa, Nadiem menjelaskan bahwa dirinya memang membawa sejumlah staf khusus ketika menjabat sebagai menteri. Menurutnya, staf tersebut dipilih berdasarkan kemampuan dan pengalaman di bidang masing-masing.

Nadiem menyebut nama-nama seperti Jurist Tan, Fiona, hingga Iwan Syahril sebagai bagian dari tim staf khusus menteri yang membantu pelaksanaan program kementerian.

Ia menegaskan bahwa keberadaan staf khusus bukan hal yang tidak biasa dalam pemerintahan. Menurutnya, sebagian pejabat tinggi di kementerian juga berasal dari internal Kemendikbudristek dan dipilih berdasarkan rekam jejak kerja.

“Orang-orang ini dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas mereka,” kata Nadiem di hadapan majelis hakim.

Nadiem juga menyatakan seluruh pengangkatan pejabat strategis dilakukan sesuai prosedur dan mendapat persetujuan Presiden.

Program Digitalisasi Pendidikan Ikut Dibahas di Sidang
Nadiem Sebut Digitalisasi Menjadi Mandat Presiden

Selain membahas peran staf khusus, persidangan juga menyinggung program digitalisasi pendidikan yang dijalankan Kemendikbudristek pada masa kepemimpinan Nadiem.

Ia menjelaskan bahwa program digitalisasi merupakan arahan langsung dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam sejumlah rapat terbatas kabinet.

Menurut Nadiem, kementerian saat itu diminta mengembangkan berbagai platform pendidikan berbasis teknologi untuk mendukung efisiensi dan modernisasi sistem pendidikan nasional.

Karena itu, Kemendikbudristek melibatkan sejumlah tenaga profesional yang memiliki latar belakang teknologi digital. Sebagian dari mereka bekerja melalui skema kontrak dengan salah satu perusahaan BUMN.

“Digitalisasi pendidikan menjadi keniscayaan dan kementerian harus membangun platform digital untuk sekolah,” ujar Nadiem.

Jurist Tan Masih Berstatus Buron
Nama Jurist Tan Berulang Kali Muncul di Persidangan

Jurist Tan sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sedang disidangkan. Namun hingga kini, ia belum menjalani proses persidangan karena masih berstatus buron.

Nama Jurist Tan beberapa kali muncul dalam persidangan, terutama terkait dugaan pengaruhnya terhadap pengambilan kebijakan dan komunikasi internal di kementerian.

Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi negara serta dugaan adanya pengaruh informal di luar struktur resmi pemerintahan.

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai perkara ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dan batas kewenangan staf khusus di lingkungan kementerian. Posisi staf khusus dinilai penting dalam membantu kerja menteri, tetapi tetap harus berada dalam koridor administrasi dan aturan birokrasi yang jelas.

Sidang kasus ini diperkirakan masih akan berlanjut dengan menghadirkan saksi dan bukti tambahan untuk mendalami peran para pihak yang terlibat, termasuk dugaan pengaruh Jurist Tan dalam kebijakan di Kemendikbudristek.

Baca Juga “Prabowo: Orang-Orang Pintar di Jakarta Tak Peduli Nasib Nelayan“

The post Jaksa Dalami Peran Jurist Tan di Kasus Nadiem appeared first on trendorahub.id.