Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem Anwar Makarim. Ia menyatakan pemerintah tidak memberikan arahan apa pun kepada pengadilan dalam proses perkara tersebut.

Baca Juga “Kolonel TNI Aktif Diduga Terlibat Pengadaan Motor di Kasus MBG“

Pernyataan itu disampaikan Yusril saat ditemui di Depok, Jawa Barat, Kamis. Ia menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus berjalan independen tanpa intervensi pihak mana pun, termasuk pemerintah.

“Kalau memang terbukti ya dihukum, kalau tidak terbukti ya dibebaskan saja,” ujar Yusril.

Proses Hukum Masih Berjalan, Nadiem Masih Punya Kesempatan Banding

Yusril menjelaskan bahwa putusan 10 tahun penjara terhadap Nadiem masih berada di tingkat pengadilan pertama. Karena itu, proses hukum belum berkekuatan hukum tetap dan masih terbuka kemungkinan untuk banding.

Ia meminta semua pihak menunggu langkah hukum yang akan ditempuh oleh pihak terdakwa. Menurutnya, mekanisme hukum di Indonesia memberikan ruang bagi setiap pihak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah tetap menyerahkan sepenuhnya penilaian perkara kepada pengadilan. Ia meminta agar hakim dapat menilai perkara tersebut secara objektif dan adil.

Perbedaan Pendapat Hakim Dinilai Hal Wajar dalam Proses Peradilan

Terkait adanya perbedaan pendapat dari salah satu hakim yang meminta pembebasan Nadiem, Yusril menyebut hal tersebut sebagai bagian dari dinamika normal dalam sistem peradilan.

Ia menjelaskan bahwa majelis hakim dalam perkara tersebut terdiri dari lima orang. Dalam sistem peradilan Indonesia, perbedaan pendapat atau dissenting opinion dapat terjadi dan diakui secara hukum.

Menurut Yusril, fenomena serupa juga kerap terjadi di Mahkamah Agung, termasuk dalam perkara kasasi yang melibatkan tiga hakim.

“Itu biasa dalam pengadilan kita. Apa pun putusannya, meski ada pro dan kontra, tetap harus kita hormati,” ujarnya.

Kasus Pengadaan Chromebook dan Kerugian Negara Rp1,56 Triliun

Kasus yang menjerat Nadiem berkaitan dengan dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada periode 2019–2022. Proyek tersebut mencakup pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Nadiem divonis 10 tahun penjara. Ia juga dijatuhi denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider 190 hari kurungan serta uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar dengan subsider 5 tahun penjara.

Pengadilan menyatakan bahwa uang pengganti tersebut berkaitan dengan penerimaan dana yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia. Sebagian besar dana tersebut disebut berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.

Majelis hakim juga menyatakan bahwa perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,56 triliun. Tindakan itu dilakukan bersama sejumlah pihak lain yang juga telah diproses hukum secara terpisah.

Tiga Terdakwa Lain Telah Divonis, Satu Masih Buron

Dalam perkara yang sama, terdapat tiga terdakwa lain yang telah lebih dulu dijatuhi vonis dalam persidangan berbeda. Mereka adalah Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Sementara satu tersangka lain, Jurist Tan, masih berstatus buron.

Para terdakwa dinyatakan terlibat dalam proses pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook serta CDM. Pengadaan tersebut disebut tidak sesuai dengan perencanaan dan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dasar Hukum dan Proses Peradilan

Dalam putusan tersebut, Nadiem dinyatakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Yusril menegaskan bahwa seluruh pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan. Ia menilai sistem peradilan memiliki mekanisme yang memungkinkan setiap pihak mengajukan pembelaan maupun upaya hukum lanjutan.

Pemerintah Tekankan Netralitas dan Hormati Putusan Pengadilan

Pemerintah, kata Yusril, tidak akan mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan. Ia menekankan bahwa independensi pengadilan merupakan prinsip utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

Ia juga meminta publik untuk menunggu hasil proses banding apabila diajukan oleh pihak terdakwa. Menurutnya, kepastian hukum hanya dapat diperoleh setelah seluruh proses hukum selesai.

Dengan demikian, pemerintah berharap seluruh pihak dapat menghormati putusan pengadilan apa pun hasil akhirnya, selama proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga “Merasakan gema multikultural di “Seattle Stadium”“

The post Yusril: Pemerintah Netral atas Putusan 10 Tahun Nadiem appeared first on trendorahub.id.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mulai menelusuri pihak yang diduga menjadi sponsor atau penjamin bagi ratusan warga negara asing (WNA) yang terlibat kasus judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta. Langkah tersebut dilakukan setelah aparat kepolisian menangkap ratusan WNA dalam operasi pengungkapan kasus perjudian daring berskala internasional.

Baca Juga “MPR Minta Maaf atas Kelalaian Juri Lomba Cerdas Cermat di Kalbar, Janji Tindak Lanjuti“

Pemerintah menilai keberadaan para WNA di Indonesia perlu diperiksa lebih lanjut, termasuk terkait izin tinggal dan pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan mereka selama berada di wilayah Indonesia.

Kemenimipas Dalami Dugaan Pelanggaran Keimigrasian
Pemerintah Periksa Sponsor dan Izin Tinggal WNA

Kepala Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian Kemenimipas, Arief Eka Riyanto, mengatakan pihaknya saat ini fokus melakukan pendalaman terhadap identitas dan dokumen para WNA yang diamankan.

Menurut Arief, penelusuran dilakukan untuk mengetahui pihak sponsor atau penjamin yang memungkinkan para WNA tersebut tinggal dan beraktivitas di Indonesia.

“Kami akan melakukan penelusuran terkait sponsor atau penjamin warga negara asing ini untuk berada di Indonesia,” kata Arief seperti dikutip dari Antara, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa proses pemeriksaan dilakukan setelah Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menyerahkan para WNA tersebut kepada pihak imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selain memeriksa dokumen keimigrasian, pemerintah juga mendalami kemungkinan adanya pelanggaran hukum lain yang berkaitan dengan aktivitas perjudian daring.

Ratusan WNA Ditahan di Rumah Detensi Imigrasi
Pemeriksaan Dilakukan di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan

Untuk sementara waktu, para WNA tersebut ditempatkan di sejumlah rumah detensi dan ruang detensi imigrasi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Arief mengatakan penempatan itu dilakukan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut dari kepolisian terkait dugaan tindak pidana perjudian online jaringan internasional.

“Untuk sementara mereka dititipkan di Rumah Detensi dan Ruang Detensi Imigrasi di Jakarta Barat dan Kuningan sambil menunggu proses lebih lanjut dari kepolisian,” ujarnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur hukum dan aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

Polri Tangkap 321 Orang dalam Kasus Judi Online Internasional
Mayoritas Pelaku Berasal dari Vietnam dan China

Sebelumnya, Polri mengumumkan penangkapan 321 orang dalam operasi pengungkapan kasus judi online di kawasan Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta, pada Sabtu (9/5/2026).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 320 orang diketahui merupakan warga negara asing. Sementara satu orang lainnya merupakan warga negara Indonesia yang saat ini masih menjalani proses hukum di Bareskrim Polri.

Data sementara menunjukkan para WNA yang diamankan berasal dari berbagai negara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Rinciannya terdiri atas 228 warga Vietnam, 57 warga China, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, lima warga Thailand, tiga warga Malaysia, dan tiga warga Kamboja.

Polri menduga jaringan tersebut merupakan bagian dari operasi perjudian daring internasional yang menjalankan aktivitasnya dari Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital dan jaringan lintas negara.

Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Aktivitas WNA
Kasus Judi Online Jadi Sorotan Pengawasan Imigrasi

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Indonesia. Pemerintah menilai pengawasan keimigrasian perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal dan aktivitas ilegal yang melibatkan jaringan internasional.

Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi keimigrasian dalam menangani tindak pidana lintas negara, termasuk perjudian online dan kejahatan siber lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus judi online menjadi perhatian serius pemerintah karena melibatkan jaringan internasional dan transaksi digital yang sulit dilacak. Aparat kepolisian bersama instansi terkait terus melakukan operasi penindakan untuk membongkar praktik perjudian daring yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak hanya fokus pada pelaku lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang diduga membantu keberadaan jaringan tersebut, termasuk sponsor dan penjamin WNA yang terlibat.

Langkah penelusuran sponsor WNA di kasus Hayam Wuruk diharapkan dapat membantu aparat mengungkap jaringan yang lebih luas sekaligus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga asing di Indonesia pada masa mendatang.

Baca Juga “Mahasiswa ITB yang Sempat Hilang di Gunung Puntang Ditemukan Selamat“

The post Pemerintah Selidiki Sponsor WNA Kasus Judol Hayam Wuruk appeared first on trendorahub.id.