Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan masyarakat yang terlibat sebagai agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) tidak menerima insentif dari negara. Peran tersebut dijalankan secara sukarela untuk membantu proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos).

Kemendagri juga memastikan seluruh proses pendataan dan pemutakhiran informasi terkait bansos tidak dipungut biaya. Pemerintah meminta masyarakat berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan agen Perlinsos untuk meminta uang dengan alasan dapat membantu memperoleh bantuan.

Baca Juga “Kemendagri Menegaskan Pendataan Bansos Gratis, Agen Perlinsos Tak Bisa Menentukan Penerima“

Kemendagri Pastikan Pendataan Bansos Tidak Dipungut Biaya

Tito mengatakan masyarakat tidak perlu membayar ketika mengikuti proses pemutakhiran data perlindungan sosial. Pemerintah tidak menetapkan tarif atau pungutan dalam kegiatan tersebut.

Ia meminta informasi mengenai layanan gratis itu disampaikan secara luas. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban oknum yang memanfaatkan proses pendataan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

“Tolong bantu media sampaikan bahwa kegiatan untuk pemutakhiran data bansos dan perlindungan sosial ini adalah gratis! Tidak ada biaya apa pun,” kata Tito.

Menurut Tito, masyarakat perlu memahami bahwa proses pendataan tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima bantuan. Data yang dikumpulkan menjadi bagian dari proses verifikasi dan pencocokan sebelum status kelayakan ditentukan.

Karena itu, warga tidak perlu memberikan uang kepada petugas atau pihak lain yang menjanjikan kepastian memperoleh bansos. Klaim semacam itu tidak sesuai dengan mekanisme yang dijelaskan pemerintah.

Agen Perlinsos Hanya Membantu Proses Pendataan

Tito menjelaskan para agen tersebut mendapatkan pembekalan singkat sebelum menjalankan tugas. Pelatihan terutama berkaitan dengan penggunaan aplikasi yang memanfaatkan teknologi pengenalan wajah atau face recognition.

Pembekalan penggunaan aplikasi tersebut berlangsung sekitar dua hingga tiga jam. Setelah mendapatkan pelatihan, agen membantu proses pendataan warga sesuai mekanisme yang telah ditentukan.

Namun, agen tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai penerima bansos. Mereka juga tidak dapat memberikan jaminan bahwa warga yang telah didata pasti memperoleh bantuan.

Peran agen lebih berkaitan dengan pengumpulan dan pemutakhiran informasi di lapangan. Data tersebut kemudian masuk dalam sistem untuk menjalani proses pencocokan dan penilaian berdasarkan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

AI Menentukan Kelayakan Berdasarkan Integrasi Data

Pemerintah menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam proses penentuan kelayakan penerima bantuan. Sistem tersebut melakukan pencocokan informasi warga dengan berbagai sumber data pemerintah.

Tito menjelaskan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menjadi salah satu basis pencocokan. 

Dengan mekanisme tersebut, pendataan oleh agen tidak dapat disamakan dengan keputusan penerimaan bansos. Warga yang masuk dalam proses pendataan masih harus melalui tahapan pengolahan dan penilaian data.

Pemerintah juga menegaskan tidak ada pihak di lapangan yang dapat menjual kepastian kelolosan sebagai penerima bantuan. Masyarakat diminta melaporkan apabila menemukan praktik yang mengarah pada pungutan liar.

Pemerintah Minta Warga Waspadai Janji Kelolosan Bansos

Tito mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku dapat mengatur status penerima bantuan. Terlebih jika pihak tersebut meminta sejumlah uang sebagai syarat untuk mendapatkan bansos.

Menurut dia, agen Perlinsos tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah hasil penilaian sistem. Mereka juga tidak dapat menentukan seseorang otomatis masuk sebagai penerima hanya berdasarkan hasil pendataan lapangan.

“Kalau ada agen yang mengaku-ngaku bisa meloloskan lalu meminta uang, itu pungutan liar dan langsung laporkan untuk ditangkap,” tegas Tito.

Pemerintah berharap masyarakat memahami perbedaan antara pendataan dan penetapan penerima. Pemahaman tersebut dapat mengurangi ruang bagi oknum untuk memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap program bantuan.

Informasi mengenai mekanisme bansos juga perlu disampaikan secara terbuka. Masyarakat dapat memastikan informasi melalui saluran resmi pemerintah sebelum menyerahkan uang atau data kepada pihak yang mengaku sebagai petugas.

Digitalisasi Bansos Melengkapi Data Sosial Ekonomi

Kemendagri menyebut digitalisasi agen Perlinsos merupakan bagian dari upaya memperkuat proses pengelolaan data perlindungan sosial. Integrasi biometrik dan AI diharapkan dapat membantu mencocokkan identitas serta kondisi sosial ekonomi warga.

Sistem tersebut juga diarahkan untuk menyempurnakan data sosial ekonomi yang telah tersedia. Pemerintah menyebut integrasi ini akan melengkapi desil Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Penggunaan berbagai sumber data bertujuan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi masyarakat. Data kependudukan dapat dipadukan dengan informasi lain untuk membantu proses verifikasi penerima program perlindungan sosial.

Mekanisme tersebut juga mencakup ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usul atau sanggahan. Fasilitas ini penting terutama ketika terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi atau keadaan khusus yang memengaruhi status warga.

Aceh dan Sejumlah Daerah Bencana Masuk Sasaran Digitalisasi

Kemendagri juga menyebut digitalisasi agen Perlinsos akan diterapkan di sejumlah wilayah yang membutuhkan pemutakhiran data. Beberapa daerah yang disebut menjadi sasaran antara lain Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Ketiga wilayah tersebut mendapat perhatian karena mengalami bencana banjir dan longsor. Kondisi bencana dapat menyebabkan perubahan tempat tinggal, kehilangan aset, atau perubahan kondisi ekonomi masyarakat.

Situasi tersebut membuat pemutakhiran data menjadi penting dalam penyaluran program perlindungan sosial. Data yang tidak lagi sesuai dengan kondisi lapangan dapat menyulitkan pemerintah ketika menentukan sasaran bantuan.

Tito mengatakan mekanisme digitalisasi juga dapat mendukung proses usul dan sanggah bagi masyarakat yang terdampak bencana. Dengan demikian, perubahan kondisi warga dapat disampaikan untuk menjadi bahan pembaruan data.

“Di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara yang dilanda bencana banjir-longsor juga jadi wilayah sasaran digitalisasi agen Perlinsos ini,” ujar Tito.

Mekanisme Pendataan Diharapkan Memperkuat Penyaluran Bansos

Pemanfaatan teknologi dalam pendataan bantuan sosial diarahkan untuk meningkatkan ketepatan informasi penerima. Pemerintah perlu memastikan data yang digunakan tetap diperbarui mengikuti perubahan kondisi masyarakat.

Keterlibatan agen di tingkat lapangan dapat membantu memperoleh informasi langsung dari warga. Namun, hasil pendataan tetap harus melalui proses pengolahan dan verifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemisahan antara fungsi pendataan dan penentuan kelayakan juga menjadi bagian penting dalam sistem tersebut. Agen tidak dapat menjadikan proses pendataan sebagai dasar untuk menjanjikan bantuan kepada warga.

Baca Juga “Mendagri Tegaskan Registrasi Bansos Gratis, Tak Ada Celah Pungli Agen“

The post Kemendagri Tegaskan Agen Perlinsos Sukarela, Bansos Gratis appeared first on trendorahub.id.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan secara independen setelah melakukan inspeksi mendadak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Mardani menilai lembaga pengawas harus memperoleh ruang yang cukup untuk menjalankan pemeriksaan ketika menemukan persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut dia, pemeriksaan tidak boleh terganggu oleh tekanan yang dapat memengaruhi proses pengumpulan fakta maupun tindak lanjut hasil pengawasan.

Baca Juga “Ombudsman Bongkar Hunian Mewah Lapas Cibinong, Legislator: Awas Serangan Balik“

Pernyataan tersebut disampaikan Mardani di Jakarta pada Rabu. Ia menekankan bahwa temuan pengawasan perlu diproses secara terbuka dengan tetap mengacu pada kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Bagi Mardani, independensi menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif. Pemeriksa harus dapat memperoleh informasi, mendokumentasikan temuan, serta menyampaikan hasil pemeriksaan tanpa dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.

Mardani Dorong Pemeriksaan Ombudsman Berbasis Fakta

Mardani mengatakan setiap temuan lembaga pengawas harus memiliki dasar yang jelas. Dokumentasi yang lengkap diperlukan agar hasil pemeriksaan dapat ditelusuri dan diuji berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Menurut dia, kekuatan sebuah temuan tidak hanya bergantung pada persoalan yang ditemukan. Proses memperoleh informasi dan menyusun hasil pemeriksaan juga perlu dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menyebut pengawasan yang efektif membutuhkan kebebasan dalam memperoleh fakta. Setelah itu, hasil pemeriksaan harus disampaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan kewenangan Ombudsman.

Mardani juga menilai proses pemeriksaan yang transparan dapat memperkuat kepercayaan terhadap lembaga pengawas. Setiap pihak yang berkepentingan dapat mengetahui bahwa temuan tersebut berasal dari proses pemeriksaan yang memiliki dasar.

“Ketika lembaga pengawas menemukan persoalan, tugas kita adalah memastikan temuannya dapat diperiksa secara terbuka dan ditindaklanjuti,” kata Mardani.

Ia menambahkan bahwa independensi Ombudsman semakin kuat apabila proses pemeriksaan berlangsung secara adil. Hasil pengawasan juga harus memiliki dokumentasi yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Temuan Lapas Cibinong Perlu Ditindaklanjuti

Mardani mengatakan temuan Ombudsman dalam inspeksi di Lapas Cibinong perlu mendapat perhatian. Ia menilai hasil pengawasan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan di lingkungan pemasyarakatan.

Menurut dia, apabila pemeriksaan menemukan indikasi maladministrasi, persoalan tersebut perlu ditangani melalui mekanisme yang tersedia. Perbaikan pelayanan menjadi salah satu tujuan penting dari proses pengawasan lembaga publik.

Mardani tidak ingin hasil pemeriksaan berhenti pada tahap penemuan persoalan. Ia mendorong adanya tindak lanjut yang dapat menjelaskan kondisi sebenarnya sekaligus memperbaiki aspek pelayanan yang dinilai bermasalah.

Ia juga meminta Ombudsman tetap bekerja secara rinci dalam mengurai temuan. Pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dapat membantu memastikan setiap informasi memiliki konteks dan dasar yang memadai.

“Kejadian di Lapas Cibinong juga mesti memberi ORI semangat agar terus bekerja detail dan fokus, serta tidak terpengaruh dengan intimidasi dari pihak mana pun,” ujar Mardani.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan. Mardani menilai pemeriksa perlu mendapatkan ruang kerja yang aman agar dapat menjalankan tugas sesuai mandat kelembagaan.

Perlindungan Kerja bagi Pemeriksa Dinilai Penting

Mardani mengatakan dukungan terhadap Ombudsman tidak cukup hanya melalui pernyataan. Menurut dia, dukungan tersebut juga perlu diwujudkan dalam bentuk perlindungan kerja yang jelas bagi pemeriksa.

Perlindungan tersebut diperlukan agar petugas dapat menjalankan proses pemeriksaan tanpa tekanan dari pihak yang menjadi objek pengawasan. Namun, setiap dugaan gangguan tetap perlu diperiksa berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku.

Ia menilai integritas proses pemeriksaan harus tetap dijaga sejak pengumpulan informasi hingga penyusunan hasil pengawasan. Dengan cara tersebut, setiap temuan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.

Mardani juga menekankan pentingnya menjaga objektivitas pemeriksa. Petugas Ombudsman harus dapat menjalankan tugas berdasarkan fakta yang ditemukan, bukan berdasarkan tekanan ataupun kepentingan di luar proses pemeriksaan.

Menurut dia, lembaga pengawas membutuhkan sistem yang mampu melindungi pemeriksa sekaligus memastikan seluruh tindakan tetap berada dalam koridor aturan. Mekanisme tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan petugas dan akuntabilitas pemeriksaan.

Ombudsman Diminta Mencatat Setiap Gangguan Pemeriksaan

Selain meminta perlindungan bagi pemeriksa, Mardani mendorong Ombudsman mempunyai prosedur internal yang jelas untuk menangani laporan mengenai tekanan selama proses pemeriksaan.

Ia mengatakan setiap pemeriksa yang mengalami gangguan, tekanan, atau upaya memengaruhi hasil pemeriksaan perlu memiliki saluran pelaporan. Laporan tersebut selanjutnya harus dinilai berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.

Menurut Mardani, mekanisme pencatatan penting agar setiap persoalan yang muncul selama pemeriksaan memiliki rekam administratif. Catatan tersebut juga dapat membantu lembaga menentukan langkah yang tepat jika ditemukan pelanggaran.

“Setiap laporan perlu dinilai berdasarkan fakta dan ditangani melalui lembaga yang berwenang,” katanya.

Mardani menilai pendekatan berbasis fakta dapat memberikan kepastian bagi petugas sekaligus mencegah munculnya kesimpulan yang belum didukung bukti. Karena itu, setiap dugaan tekanan perlu dipisahkan dari fakta yang sudah terverifikasi.

Langkah tersebut juga dapat memperkuat akuntabilitas internal Ombudsman. Dengan adanya prosedur yang jelas, laporan mengenai gangguan pemeriksaan dapat diproses secara terukur tanpa mengabaikan asas kehati-hatian.

Ombudsman Tetap Punya Peran dalam Pengawasan Pelayanan Publik

Mardani mengatakan Komisi II DPR RI mendorong Ombudsman tetap aktif mengawasi kementerian dan lembaga. Fungsi tersebut diperlukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi hak masyarakat.

Ombudsman memiliki peran dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Karena itu, hasil pemeriksaan lembaga tersebut dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi instansi yang menjadi objek pengawasan.

Menurut Mardani, pengawasan akan memberikan manfaat apabila temuan dapat diterjemahkan menjadi perbaikan. Instansi terkait perlu melihat hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pelayanan.

Dalam konteks pemasyarakatan, pengawasan juga berkaitan dengan penyelenggaraan layanan bagi warga binaan. Pemeriksaan terhadap kondisi lapas dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan standar pelayanan dan tata kelola di dalam lembaga pemasyarakatan.

Karena itu, Mardani meminta proses pengawasan terhadap temuan di Lapas Cibinong tetap berjalan. Ia menilai tindak lanjut diperlukan untuk memastikan fakta yang ditemukan dapat memperoleh penanganan sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Ombudsman Sempat Menemukan Persoalan Saat Sidak

Sebelumnya, Ombudsman melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu, 23 September. Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman menemukan dugaan adanya hunian dengan fasilitas yang dinilai tidak lazim.

Pemeriksaan tersebut menjadi perhatian karena tim Ombudsman disebut sempat mengalami penolakan ketika hendak memasuki salah satu blok warga binaan. Tim kemudian menemukan sejumlah bangunan di area lain dalam lingkungan lapas.

Temuan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pengawasan lebih lanjut. Ombudsman perlu melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi yang ditemukan dan mengumpulkan informasi pendukung sebelum menentukan langkah berikutnya.

Dalam proses tersebut, dokumentasi dan verifikasi menjadi bagian penting. Pemeriksaan lanjutan dapat membantu membedakan antara informasi awal dengan fakta yang telah dikonfirmasi.

Baca Juga “Usai Sidak Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Jangan Ada Serangan Balik terhadap Ombudsman“

The post Mardani Minta Ombudsman Tak Diintimidasi soal Lapas Cibinong appeared first on trendorahub.id.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) kembali memperpanjang operasi SAR untuk mencari korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Perpanjangan dilakukan selama tujuh hari setelah proses pencarian memasuki hari ke-14.

Operasi pencarian akan dilanjutkan dengan evaluasi secara berkala. Basarnas akan meninjau perkembangan pencarian setiap tiga hari untuk menentukan strategi berikutnya selama masa perpanjangan operasi.

Baca Juga “Hari Ke-14 SAR KM Virgo: 11 Jasad Ditemukan, 71 Orang Masih Dicari“

Kecelakaan KM Virgo Transport 8 terjadi pada Minggu, 13 September. Sejak insiden tersebut, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian di sejumlah wilayah perairan dan lokasi yang diperkirakan berkaitan dengan keberadaan korban.

Operasi SAR Memasuki Hari Ke-14

Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo Nur Sasongko mengatakan pencarian korban telah memasuki hari ke-14 pada Sabtu. Basarnas kemudian memutuskan kembali memperpanjang operasi selama tujuh hari.

Keputusan tersebut disampaikan Yudhi dalam konferensi pers mengenai perkembangan operasi SAR KM Virgo Transport 8. Kegiatan tersebut berlangsung di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu malam.

Menurut Yudhi, masa perpanjangan tidak akan berjalan tanpa evaluasi. Basarnas akan melakukan penilaian setiap tiga hari untuk melihat efektivitas pencarian dan menentukan kebutuhan operasi selanjutnya.

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pencarian tetap berjalan berdasarkan perkembangan informasi di lapangan. Tim juga akan menyesuaikan pola pencarian dengan kondisi wilayah dan hasil temuan selama operasi.

Basarnas Ganti Kapal SAR untuk Perkuat Pencarian

Seiring masuknya operasi ke masa perpanjangan berikutnya, Basarnas melakukan penyesuaian terhadap unsur pencarian di lapangan. Salah satunya dengan menarik KN SAR Pacitan dari wilayah tengah Laut Jawa.

Kapal tersebut sebelumnya digunakan sebagai kapal tender dalam pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8. Basarnas kemudian menyiapkan KN SAR Purworejo untuk menggantikan posisi kapal tersebut.

Yudhi menjelaskan KN SAR Pacitan akan terlebih dahulu kembali ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Setelah itu, KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Pinang akan digunakan untuk mendukung operasi pencarian.

Pergantian unsur kapal dilakukan sebagai bentuk penguatan operasi SAR. Kehadiran KN SAR Purworejo diharapkan mendukung kelanjutan pencarian selama masa perpanjangan operasi.

Tim SAR Temukan 11 Jasad pada Hari Ke-14

Tim SAR gabungan kembali menemukan korban pada hari ke-14 pencarian. Sebanyak 11 jasad berhasil ditemukan dalam operasi yang berlangsung di sejumlah lokasi.

Empat jasad ditemukan melalui proses penyelaman di dalam bangkai KM Virgo Transport 8 yang berada di Laut Jawa. Temuan tersebut menjadi bagian penting dalam proses identifikasi dan pendataan korban kecelakaan.

Sementara itu, tujuh jasad lainnya ditemukan di wilayah perairan Kalimantan Tengah. Empat jasad ditemukan di Kabupaten Sukamara.

Dua korban lainnya ditemukan di wilayah Kabupaten Seruyan. Satu jasad juga ditemukan di Sungai Cabang, Pangkalan Bun.

Temuan dari beberapa lokasi tersebut menunjukkan pencarian tidak hanya berfokus pada bangkai kapal. Tim SAR juga menyisir wilayah perairan yang memiliki kemungkinan menjadi lokasi ditemukannya korban.

Sebanyak 172 Korban Telah Ditemukan

Hingga Sabtu pukul 20.00 WITA, Basarnas mencatat sebanyak 172 korban KM Virgo Transport 8 telah ditemukan. Jumlah tersebut mencakup korban yang berhasil diselamatkan maupun korban yang meninggal dunia.

Dari total korban yang telah ditemukan, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat. Sementara itu, 64 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Data tersebut masih menyisakan 71 korban yang dalam proses pencarian. Seluruh angka tersebut mengacu pada manifes KM Virgo Transport 8 yang mencatat total 243 orang.

Dengan demikian, proses pencarian masih menjadi fokus utama tim SAR gabungan. Basarnas akan melanjutkan penyisiran untuk menemukan korban yang hingga kini belum ditemukan.

Pencarian Dilanjutkan dengan Evaluasi Berkala

Perpanjangan operasi selama tujuh hari memberikan waktu tambahan bagi tim SAR untuk melanjutkan pencarian korban KM Virgo Transport 8. Namun, pelaksanaan operasi akan tetap bergantung pada hasil evaluasi di lapangan.

Basarnas akan mengevaluasi perkembangan pencarian setiap tiga hari. Evaluasi tersebut mencakup hasil operasi, kondisi wilayah pencarian, serta kemungkinan penyesuaian strategi dan unsur yang dikerahkan.

Penggantian KN SAR Pacitan dengan KN SAR Purworejo juga menjadi bagian dari penguatan operasi pada periode berikutnya. Unsur SAR gabungan akan terus bekerja berdasarkan perkembangan temuan dan informasi yang diperoleh selama pencarian.

Dengan tambahan waktu operasi tersebut, pencarian terhadap 71 korban yang masih belum ditemukan akan terus dilanjutkan. Basarnas memastikan perkembangan operasi tetap dipantau secara berkala untuk menentukan langkah pencarian berikutnya.

Baca Juga “Basarnas: Tim SAR temukan 11 jasad korban KM Virgo pada hari ke-14“

The post Basarnas Perpanjang Operasi SAR Korban KM Virgo 7 Hari appeared first on trendorahub.id.

Gunung Merapi kembali mengalami aktivitas vulkanik pada Sabtu malam dengan meluncurkan awan panas guguran ke arah selatan. Berdasarkan pemantauan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), jarak luncuran awan panas tersebut diperkirakan mencapai 2.000 meter atau 2 kilometer.

Awan panas guguran bergerak menuju alur Kali Boyong yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena Kali Boyong merupakan salah satu alur sungai yang berhulu di kawasan Gunung Merapi.

Baca Juga “Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 2.000 Meter“

Informasi mengenai kejadian tersebut disampaikan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Laporan tersebut menjadi bagian dari pemantauan rutin terhadap perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi.

Awan Panas Guguran Terjadi pada Pukul 20.34 WIB

BPPTKG mencatat peristiwa awan panas guguran Gunung Merapi berlangsung pada Sabtu pukul 20.34 WIB. Hasil pengamatan menunjukkan material vulkanik meluncur sejauh sekitar 2 kilometer dari kawasan puncak menuju arah selatan.

Dalam laporan tersebut, arah pergerakan awan panas tercatat menuju alur Kali Boyong. Jalur tersebut menjadi salah satu kawasan yang perlu diperhatikan ketika aktivitas Gunung Merapi mengalami peningkatan.

BPPTKG juga mencatat parameter kegempaan selama kejadian berlangsung. Awan panas guguran tersebut menghasilkan amplitudo maksimum sebesar 48,66 milimeter.

Sementara itu, durasi kegempaan tercatat mencapai 129,64 detik. Data tersebut digunakan sebagai bagian dari pemantauan aktivitas vulkanik untuk melihat perkembangan kondisi Gunung Merapi.

Peristiwa awan panas guguran merupakan salah satu fenomena yang dapat terjadi ketika material vulkanik dari kubah atau bagian tubuh gunung api mengalami guguran. Material tersebut kemudian bergerak menuruni lereng mengikuti kondisi medan dan jalur yang tersedia.

Arah Luncuran Menuju Kali Boyong

Arah luncuran menjadi salah satu informasi penting dalam pemantauan aktivitas Gunung Merapi. Pada kejadian Sabtu malam, awan panas bergerak ke arah selatan dengan jalur luncuran menuju Kali Boyong.

Kali Boyong termasuk salah satu sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Karena itu, masyarakat yang beraktivitas di sekitar alur sungai tersebut perlu memperhatikan perkembangan informasi mengenai aktivitas gunung api.

Potensi bahaya di kawasan sungai berhulu di Merapi tidak hanya berkaitan dengan awan panas. Material vulkanik yang berada di lereng juga dapat terbawa aliran air ketika terjadi hujan dengan intensitas tertentu.

Kondisi tersebut dapat memicu aliran lahar yang bergerak mengikuti alur sungai. Oleh sebab itu, kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan, terutama ketika hujan turun di kawasan puncak atau lereng Gunung Merapi.

Aktivitas Gunung Merapi Masih Berstatus Level III

Badan Geologi hingga saat ini masih menetapkan tingkat aktivitas Gunung Merapi pada Level III atau Siaga. Status tersebut berlaku untuk gunung api yang berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penetapan status aktivitas menjadi salah satu dasar bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menentukan langkah mitigasi. Perubahan status dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan terhadap perkembangan aktivitas vulkanik.

Pemantauan Gunung Merapi dilakukan dengan memperhatikan berbagai parameter. Beberapa di antaranya mencakup aktivitas kegempaan, guguran material, awan panas, serta perubahan lain yang menunjukkan dinamika gunung api.

Data dari pemantauan tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi bagi lembaga terkait. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang berada di kawasan terdampak potensi bahaya.

Badan Geologi Ingatkan Bahaya di Alur Sungai

Badan Geologi mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di wilayah yang masuk dalam kawasan potensi bahaya Gunung Merapi. Imbauan tersebut secara khusus ditujukan untuk kawasan alur sungai yang berhulu di gunung api tersebut.

Masyarakat perlu memahami bahwa alur sungai dapat menjadi jalur pergerakan material vulkanik. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika guguran material mencapai lembah atau saat material vulkanik bercampur dengan air hujan.

Potensi ancaman dapat meningkat ketika hujan berlangsung di kawasan Gunung Merapi. Air hujan dapat membawa material vulkanik yang sebelumnya terendapkan di lereng menuju wilayah yang lebih rendah.

Karena itu, masyarakat tidak dianjurkan mendekati kawasan sungai yang berhulu di Gunung Merapi tanpa memperhatikan rekomendasi resmi. Aktivitas di sekitar daerah rawan juga perlu disesuaikan dengan perkembangan status gunung api.

Masyarakat Diminta Mengikuti Informasi Resmi

BPPTKG dan Badan Geologi mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dalam menghadapi perkembangan aktivitas Gunung Merapi. Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Pembaruan mengenai aktivitas Gunung Merapi dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam menentukan langkah kewaspadaan. Informasi resmi juga membantu menghindari kepanikan akibat kabar yang tidak memiliki sumber yang jelas.

Masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar kawasan rawan bencana perlu memperhatikan arahan dari petugas. Informasi mengenai potensi bahaya harus menjadi pertimbangan sebelum melakukan kegiatan di sekitar lereng maupun alur sungai.

Pemantauan Aktivitas Merapi Terus Dilakukan

Kejadian awan panas guguran sejauh 2 kilometer menuju Kali Boyong menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih perlu dipantau secara berkelanjutan. Status Level III atau Siaga juga membuat kewaspadaan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam mitigasi bencana.

Data mengenai jarak luncuran, arah pergerakan, amplitudo, dan durasi kegempaan menjadi bagian dari informasi yang digunakan untuk memantau perkembangan aktivitas gunung api.

Masyarakat di sekitar Gunung Merapi diharapkan terus mengikuti pemutakhiran informasi dari BPPTKG dan Badan Geologi. Warga juga perlu mematuhi setiap rekomendasi yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemantauan terbaru.

Dengan kewaspadaan dan kepatuhan terhadap arahan resmi, masyarakat dapat mengurangi risiko ketika aktivitas Gunung Merapi kembali mengalami perubahan. Perkembangan aktivitas vulkanik selanjutnya masih akan menjadi perhatian melalui pemantauan rutin oleh lembaga terkait.

Baca Juga “Sejumlah tokoh PDIP hadir di rumah duka Guruh Soekarnoputra“

The post Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas 2 Km ke Kali Boyong appeared first on trendorahub.id.

Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki tahap pengumpulan bukti baru.

Pada Rabu, 23 September 2026, penyidik KPK mendatangi Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian penggeledahan yang sebelumnya dilakukan di sejumlah tempat di Jakarta, Bekasi, dan Kabupaten Bogor.

KPK menggunakan penggeledahan tersebut untuk memperoleh dokumen maupun barang bukti elektronik yang dapat membantu mengurai perkara. Penyidik juga berupaya mendapatkan informasi yang dapat memperjelas rangkaian proses pengurusan HGB yang sedang diselidiki.

Baca Juga “KPK Geledah Kantor BPN Kota Mojokerto Terkait Kasus HGB Summarecon“

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kegiatan tersebut. Ia mengatakan tindakan penyidik masih berlangsung sehingga hasil penggeledahan belum seluruhnya dapat disampaikan kepada publik.

BPN Kota Mojokerto Masuk Daftar Lokasi Penggeledahan

Menurut Budi, penggeledahan di Mojokerto merupakan bagian dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian ATR/BPN.

Penyidik membutuhkan tambahan alat bukti untuk menyusun rangkaian perkara secara lebih lengkap. Karena itu, pencarian bukti tidak hanya dilakukan di lokasi yang berada di pusat pemerintahan atau perusahaan terkait.

“Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini Rabu (23/9/2026), penyidik kembali melakukan giat penggeledahan,” ujar Budi.

Ia belum merinci barang yang ditemukan selama kegiatan berlangsung. KPK menyatakan informasi mengenai hasil penggeledahan akan diperbarui setelah proses di lapangan selesai.

Langkah tersebut membuat Kantor Pertanahan Kota Mojokerto tercatat sebagai lokasi kelima yang didatangi penyidik dalam rangkaian penggeledahan perkara HGB tersebut.

Penyidik Sebelumnya Menyisir Kantor ATR/BPN dan Summarecon

Rangkaian penggeledahan dimulai pada 17 September 2026. Ketika itu, penyidik KPK memeriksa sejumlah lokasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dari kegiatan tersebut, penyidik memperoleh dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan pelayanan serta mekanisme pertanahan. Bukti tersebut kemudian menjadi bagian dari materi penyidikan yang terus dikembangkan.

Sehari berselang, KPK bergerak ke dua lokasi berbeda. Salah satunya adalah kantor pusat PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur.

Lokasi lain yang diperiksa adalah kediaman Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, di wilayah Bekasi.

Di kantor Summarecon, penyidik menemukan dokumen yang berkaitan dengan sertifikat HGB untuk lahan perusahaan di Kabupaten Bogor. Tim juga membawa dokumen keuangan, berkas terkait PT Kencana Jayaproperti Agung, serta barang bukti elektronik.

Sementara dari kediaman Lampri, KPK mengamankan sejumlah dokumen dan perangkat elektronik. Penyidik menyebut barang tersebut memberikan petunjuk yang berkaitan dengan dugaan aliran uang dalam perkara.

Kantor Summarecon Bogor Juga Diperiksa

Pengumpulan bukti kemudian berlanjut ke Kabupaten Bogor. Pada 21 September 2026, penyidik menggeledah kantor PT Summarecon di wilayah tersebut.

Dari lokasi itu, KPK kembali mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik. Penyidik menilai barang-barang tersebut memiliki relevansi dengan penyidikan dugaan pemberian suap dari pihak swasta kepada pejabat di Kementerian ATR/BPN.

Rangkaian tindakan tersebut memperlihatkan bahwa penyidik sedang menelusuri berbagai sumber informasi. Dokumen administrasi, data elektronik, hingga informasi mengenai dugaan transaksi menjadi bagian yang diperiksa dalam proses penyidikan.

Penggeledahan di Mojokerto selanjutnya menambah wilayah yang diperiksa KPK dalam perkara tersebut. Namun, keterkaitan setiap barang atau informasi yang ditemukan masih harus dianalisis penyidik.

Perkara Berawal dari Operasi Tangkap Tangan

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pembukaan blokir HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang. Setelah melakukan pemeriksaan, lembaga antirasuah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka berasal dari unsur pejabat pemerintah dan pihak swasta. Salah satu tersangka adalah Lampri yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.

KPK juga menetapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung dan Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi sebagai tersangka.

Lima tersangka lainnya berasal dari unsur swasta. Mereka adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, Muhammad Fakhry, serta Rizal Pahlevi.

Khusus Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry, KPK menyebut mereka diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

KPK Masih Dalami Hubungan Antaraktor dalam Perkara

Penggeledahan menjadi salah satu metode penyidik untuk melengkapi alat bukti selama proses hukum berlangsung. Setiap dokumen dan data elektronik yang diamankan perlu melalui pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui relevansinya dengan perkara.

Dalam kasus ini, KPK tidak hanya mengumpulkan dokumen terkait HGB. Penyidik juga menelusuri dokumen perusahaan, data elektronik, serta informasi yang dapat membantu mengungkap dugaan aliran uang.

KPK sebelumnya menyatakan pengumpulan bukti diperlukan untuk membangun konstruksi perkara secara utuh. Artinya, temuan dari satu lokasi dapat dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari lokasi lainnya.

Proses tersebut juga diperlukan untuk memperjelas peran masing-masing pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh bukti nantinya akan menjadi bagian dari proses pembuktian sesuai tahapan hukum yang berlaku.

Penggeledahan Mojokerto Menjadi Perkembangan Terbaru

Hingga Rabu, 23 September 2026, penggeledahan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto masih berlangsung. KPK belum menyampaikan secara rinci barang bukti yang diperoleh dari lokasi tersebut.

Penyidik masih perlu memeriksa dan menganalisis setiap temuan sebelum menentukan relevansinya terhadap perkara. Karena itu, informasi mengenai hasil penggeledahan dapat berubah seiring perkembangan penyidikan.

KPK juga masih memiliki sejumlah tahapan penyidikan setelah seluruh barang bukti dikumpulkan. Hasil analisis tersebut nantinya dapat menjadi dasar untuk memperkuat pembuktian dugaan korupsi dalam pengurusan HGB.

Dengan pemeriksaan di Mojokerto, rangkaian penyidikan menunjukkan cakupan pencarian bukti yang semakin luas. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan barang bukti serta keterangan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.

Baca Juga “KPK Geledah Kantor BPN Kota Mojokerto, Buru Bukti Tambahan Kasus Korupsi ATR/BPN“

The post KPK Geledah BPN Mojokerto, Buru Bukti Kasus HGB Summarecon appeared first on trendorahub.id.

Basarnas Lampung masih menanti arahan Search Mission Coordinator (SMC) mengenai kemungkinan melanjutkan pencarian korban kapal cepat Arupadhatu 1. Kapal tersebut membawa rombongan jurnalis sebelum dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda.

Baca Juga “Jasad ABK Surakhman Ditemukan di Pulau Enggano, Hasil DNA Cocok dengan Sampel Putranya“

Perkembangan terbaru muncul setelah jenazah yang ditemukan di sekitar Pulau Enggano, Bengkulu, berhasil diidentifikasi. Hasil pemeriksaan DNA memastikan jasad tersebut merupakan Surakman, salah satu awak Arupadhatu 1.

Identifikasi tersebut dilakukan setelah jenazah ditemukan pada 12 September 2026. Penemuan berlangsung ketika operasi pencarian masih berjalan dan memasuki hari kelima.

Polda Banten kemudian mengumumkan hasil identifikasi DNA pada Rabu, 23 September 2026. Informasi tersebut menjadi perkembangan baru dalam penanganan kasus hilangnya Arupadhatu 1.

Basarnas Lampung Masih Menunggu Keputusan SMC

Kepala Basarnas Lampung Deden Ridwansyah mengatakan pihaknya belum mengambil keputusan untuk mengaktifkan kembali pencarian secara fisik. Menurutnya, kewenangan untuk menentukan pembukaan kembali operasi berada pada SMC.

“Yang jelas tiap hari saat ini juga kami terus melakukan monitoring,” kata Deden, Rabu, 23 September 2026.

Setelah operasi SAR utama dihentikan, kegiatan pencarian fisik menggunakan alat utama belum kembali dilakukan. Meski demikian, Basarnas tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan informasi di lapangan.

Deden menjelaskan bahwa penemuan Surakman sebenarnya terjadi sebelum operasi pencarian berakhir. Karena itu, identitas jenazah baru diketahui secara pasti setelah proses pemeriksaan dan pencocokan DNA selesai.

Hasil identifikasi tersebut kini menjadi salah satu informasi yang dipertimbangkan dalam menentukan langkah berikutnya. Basarnas masih menunggu hasil koordinasi dan arahan resmi dari SMC.

Pemantauan Perairan Tetap Berjalan Setelah Operasi Ditutup

Berakhirnya operasi SAR tidak membuat pemantauan terhadap wilayah pencarian berhenti sepenuhnya. Basarnas Lampung tetap berkoordinasi dengan berbagai unsur untuk menerima informasi apabila ditemukan korban atau kapal yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

Koordinasi dilakukan bersama Vessel Traffic Service (VTS), masyarakat pesisir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemerintah daerah.

Deden meminta masyarakat segera menyampaikan informasi apabila menemukan jenazah atau kapal yang diduga berkaitan dengan Arupadhatu 1.

“Manakala ada yang menemukan jenazah agar segera melaporkan agar kami menindaklanjuti. Atau menemukan kapal, menemukan speed boat,” ujarnya.

Informasi dari masyarakat menjadi salah satu sumber penting dalam pemantauan setelah operasi pencarian fisik dihentikan. Laporan tersebut dapat membantu petugas menentukan tindak lanjut apabila muncul temuan baru di perairan.

Basarnas Lampung juga terus berkomunikasi dengan Kantor SAR Bengkulu. Koordinasi tersebut berkaitan dengan penemuan jasad di sekitar wilayah Enggano pada 12 September 2026.

Basarnas Siap Kerahkan Peralatan Jika Pencarian Dibuka

Meskipun masih menunggu keputusan SMC, Basarnas Lampung memastikan kesiapan untuk kembali menjalankan operasi apabila pencarian lanjutan ditetapkan.

Deden mengatakan pihaknya akan mengikuti arahan SMC apabila diperlukan pengerahan alat utama untuk mendukung kegiatan pencarian.

“Kalau pembukaannya nanti seperti apa dari SMC, yang menentukan SMC. SMC mau membuka kembali, terus kemudian meminta bantuan lagi pengerahan alut, ya kami siap untuk melaksanakan itu,” tegas Deden.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan personel dan peralatan tetap menjadi bagian dari langkah antisipasi. Namun, pengerahan kembali sumber daya baru dilakukan setelah terdapat keputusan resmi mengenai operasi lanjutan.

Identifikasi Surakman Menjadi Perkembangan Penting

Arupadhatu 1 sebelumnya dilaporkan hilang kontak ketika membawa delapan orang. Rombongan tersebut terdiri atas lima jurnalis dan tiga awak kapal.

Penemuan Surakman memberikan kepastian identitas terhadap salah satu orang yang berada di dalam kapal tersebut. Namun, pencarian terhadap kemungkinan korban lain masih menunggu keputusan mengenai kelanjutan operasi SAR.

Situasi tersebut membuat koordinasi antarlembaga tetap diperlukan. Basarnas Lampung, Kantor SAR Bengkulu, VTS, pemerintah daerah, serta masyarakat pesisir memiliki peran dalam menyampaikan informasi apabila terdapat perkembangan baru.

Hingga Rabu, 23 September 2026, Basarnas Lampung masih berada dalam tahap pemantauan dan menunggu instruksi SMC. Jika keputusan operasi kembali dibuka, tim menyatakan siap mendukung pencarian dengan personel dan peralatan yang diperlukan.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil koordinasi dan evaluasi terhadap informasi yang tersedia. Untuk sementara, pemantauan perairan tetap dilakukan sambil menunggu arahan resmi mengenai kemungkinan pencarian korban lainnya.

Baca Juga “Terungkap! DNA Jasad di Pulau Enggano Identik dengan Surakman, Kru Kapal Jurnalis Hilang“

The post Jasad di Enggano Identik Surakman, Basarnas Tunggu Instruksi appeared first on trendorahub.id.

Polda Metro Jaya menyatakan hasil pemeriksaan urine selebgram Julia Prastini atau Jule menunjukkan hasil positif mengonsumsi etomidate. Polisi menyebut zat tersebut digunakan dalam cairan rokok elektronik atau vape.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan informasi tersebut di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, hasil pemeriksaan urine menjadi bagian dari proses penyidikan terhadap Jule.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, yang bersangkutan (Jule) diketahui positif mengonsumsi etomidate,” kata Budi.

Kasus tersebut berkaitan dengan pengembangan penyidikan dugaan peredaran cartridge vape yang diduga mengandung etomidate. Polisi menelusuri keberadaan Jule setelah mendapatkan informasi mengenai paket yang dikirim kepadanya.

Baca Juga “Polisi Bekuk Selebgram Jule atas Dugaan Pake Etomidate, Barang Dipasok dari WN Tiongkok“

Paket tersebut kemudian diketahui telah diterima Jule di sebuah apartemen di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap paket yang menjadi bagian dari pengembangan perkara.

Polisi Temukan Cartridge Vape di Paket untuk Jule

Menurut Budi, petugas membuka paket yang ditujukan kepada Jule dalam rangkaian pengembangan kasus. Dari dalam paket tersebut, polisi menemukan satu cartridge vape yang diduga mengandung etomidate.

Penyidik kemudian melakukan penggeledahan lebih lanjut di apartemen tempat paket tersebut diterima. Dalam penggeledahan itu, petugas kembali menemukan satu cartridge vape yang disebut dalam kondisi bekas pakai.

Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari pemeriksaan penyidik terhadap keterkaitan Jule dengan perkara yang sedang dikembangkan. Polisi membawa Jule ke Polresta Bandara Soekarno Hatta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polda Metro Jaya menyatakan keberadaan Jule dalam perkara tersebut diketahui dari informasi yang diperoleh penyidik selama pengembangan kasus. Informasi itu berkaitan dengan paket berisi cartridge vape yang dikirim kepada Jule.

Polisi masih mendalami hubungan antara barang yang ditemukan dalam paket tersebut dan rangkaian perkara dugaan peredaran cartridge vape yang mengandung etomidate.

Kasus Bermula dari Penangkapan Dua Perempuan

Pengembangan perkara tersebut bermula dari penangkapan dua perempuan berinisial RR dan RN. Keduanya diamankan polisi di sebuah apartemen di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, pada Senin, 14 September 2026.

Dari lokasi penangkapan, petugas menemukan 27 cartridge vape yang diduga mengandung etomidate. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk menelusuri asal barang dan kemungkinan jaringan distribusinya.

Budi mengatakan penyidik kemudian memperoleh informasi mengenai pihak yang diduga menjadi sumber cartridge tersebut. Polisi mendapatkan keterangan bahwa barang itu diduga diperoleh dari seorang pria berinisial XC.

XC disebut merupakan warga negara asing asal China. Petugas selanjutnya melakukan pengembangan dan mengamankan XC di sebuah hotel di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.

Dari lokasi penangkapan XC, polisi menemukan 71 cartridge vape yang juga diduga mengandung etomidate. Barang tersebut kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi Amankan 99 Cartridge Vape

Dari rangkaian pengungkapan tersebut, Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta mengamankan total 99 cartridge vape yang diduga mengandung etomidate.

Jumlah tersebut berasal dari beberapa lokasi yang diperiksa penyidik selama pengembangan perkara. Polisi menemukan 27 cartridge dari lokasi RR dan RN serta 71 cartridge dari lokasi XC.

Sementara itu, penyidik juga menelusuri paket yang ditujukan kepada Jule. Paket tersebut diketahui telah diterima di sebuah apartemen di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Polisi kemudian mengamankan barang yang ditemukan dalam paket serta melakukan penggeledahan lanjutan. Penyidik juga menemukan satu cartridge vape bekas pakai di apartemen tersebut.

Selain cartridge vape, polisi mengamankan sejumlah telepon seluler dan satu paspor. Barang-barang tersebut turut digunakan sebagai bagian dari kepentingan penyidikan perkara.

Polisi Masih Periksa Kandungan Cartridge Vape

Polda Metro Jaya menyatakan proses penyidikan perkara tersebut masih berlangsung. Polisi masih memeriksa para tersangka dan saksi untuk memperoleh informasi lebih lengkap mengenai rangkaian kasus.

Pemeriksaan terhadap barang bukti juga masih dilakukan melalui laboratorium forensik. Langkah tersebut bertujuan memastikan kandungan dalam cartridge vape yang telah diamankan penyidik.

Budi mengatakan polisi masih melakukan analisis terhadap barang bukti dan informasi yang diperoleh selama pengembangan kasus.

“Pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensik, serta analisis dan pengembangan untuk menelusuri asal barang, pola distribusi, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peredaran tersebut,” ujar Budi.

Pemeriksaan laboratorium menjadi bagian penting dalam perkara tersebut karena cartridge yang diamankan polisi masih disebut sebagai barang yang diduga mengandung etomidate. Kepastian mengenai kandungannya menunggu hasil pemeriksaan forensik.

Penyidik juga masih menelusuri asal barang dan pola distribusinya. Polisi ingin mengetahui bagaimana cartridge tersebut diperoleh dan diedarkan hingga sampai kepada pihak-pihak yang kini diperiksa.

Penyidik Dalami Peran Masing-Masing Pihak

Selain memeriksa kandungan barang bukti, polisi masih mendalami peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Penyidik menelusuri keterkaitan antara barang yang ditemukan dari RR dan RN dengan barang yang ditemukan dari XC.

Polisi juga memeriksa hubungan antara temuan di lokasi XC dengan paket yang diterima Jule. Rangkaian informasi tersebut menjadi bagian dari pengembangan untuk mengetahui alur peredaran cartridge vape yang diduga mengandung etomidate.

Penyidik masih mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang diperiksa. Polisi juga melakukan analisis terhadap barang bukti dan informasi komunikasi yang dianggap berkaitan dengan perkara.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai asal barang, distribusi, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Status hukum setiap pihak dalam perkara tersebut juga menjadi bagian yang terus diproses penyidik. Informasi mengenai peran masing-masing pihak akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan.

Jule Jalani Pemeriksaan dalam Pengembangan Perkara

Jule dibawa ke Polresta Bandara Soekarno Hatta setelah polisi menemukan cartridge vape dalam paket yang ditujukan kepadanya. Pemeriksaan terhadap Jule dilakukan dalam konteks pengembangan perkara dugaan peredaran cartridge vape yang mengandung etomidate.

Hasil pemeriksaan urine kemudian disebut menunjukkan Jule positif mengonsumsi etomidate. Polisi menyampaikan hasil tersebut sebagai bagian dari informasi penyidikan yang sedang berjalan.

Di sisi lain, pemeriksaan terhadap barang bukti cartridge masih berlangsung di laboratorium forensik. Karena itu, kandungan barang yang diamankan polisi masih menunggu kepastian berdasarkan pemeriksaan laboratorium.

Penyidik juga masih mendalami hubungan antara seluruh temuan dalam perkara tersebut. Proses tersebut mencakup penelusuran asal barang, pola distribusi, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Perkara Diproses Berdasarkan Ketentuan Hukum

Dalam perkara tersebut, para tersangka diproses dengan sangkaan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyidik juga menerapkan sangkaan subsider Pasal 609 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Proses hukum masih berjalan seiring dengan pemeriksaan saksi, tersangka, serta barang bukti. Polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik untuk memastikan kandungan cartridge yang diamankan.

Baca Juga “Polda Metro Gagalkan Peredaran 62,5 Kg Ganja, Selebgram Jule Positif Etomidate“

The post Tes Urine Jule Positif Konsumsi Etomidate dari Vape appeared first on trendorahub.id.

Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) bersama tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa, pada Minggu.

Korban ditemukan ketika tim penyelam BSG melakukan pencarian di dalam bodi KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di dasar laut. Pencarian tersebut menjadi bagian dari operasi SAR untuk menemukan penumpang dan awak kapal yang masih dinyatakan hilang.

Baca Juga “Basarnas Temukan Lagi Satu Korban Meninggal Kapal Virgo di Masalembo“

Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengatakan korban ditemukan pada pukul 14.14 WITA. Penemuan tersebut terjadi ketika penyelam melakukan pemeriksaan di bagian dalam kapal yang berada dalam kondisi tenggelam.

Setelah berhasil menemukan korban, tim penyelam langsung melakukan proses evakuasi. Korban kemudian berhasil dikeluarkan dari dalam kapal dan dibawa menuju KN SAR Kamajaya.

Proses evakuasi menuju KN SAR Kamajaya berlangsung menggunakan sekoci kapal. Korban tiba di kapal tersebut pada pukul 15.15 WITA untuk menjalani proses evakuasi lanjutan.

Penemuan korban di dalam bodi kapal menunjukkan bahwa pencarian masih terus dilakukan pada sejumlah bagian KM Virgo Transport 8. Tim penyelam Basarnas juga harus bekerja dengan memperhatikan kondisi kapal yang telah tenggelam di dasar laut.

Basarnas Evakuasi Korban Menggunakan Helikopter

Setelah korban berada di KN SAR Kamajaya, Basarnas melanjutkan proses evakuasi menuju daratan. Evakuasi dilakukan dengan dukungan Helikopter HR 3601 milik Basarnas.

Helikopter tersebut mengangkut korban dari KN SAR Kamajaya menuju Lanud Syamsudin Noor, Banjarbaru. Proses evakuasi udara berlangsung pada pukul 16.22 WITA.

Setibanya di Lanud Syamsudin Noor, korban selanjutnya akan dibawa ke RS Bhayangkara Banjarmasin. Rumah sakit tersebut akan menangani korban sekaligus mendukung proses identifikasi lebih lanjut.

Proses identifikasi menjadi bagian penting setelah korban ditemukan dalam operasi pencarian. Petugas perlu memastikan identitas korban sebelum informasi tersebut dapat disampaikan secara lebih lanjut kepada pihak keluarga.

Basarnas juga terus berkoordinasi dengan unsur terkait selama proses evakuasi. Koordinasi dilakukan mulai dari lokasi penemuan, pemindahan korban ke kapal, hingga pengiriman korban menuju fasilitas kesehatan.

Kepala Basarnas Mohammad Syafii menegaskan bahwa seluruh unsur SAR masih berupaya maksimal dalam pencarian dan evakuasi korban.

“Seluruh unsur SAR terus berupaya maksimal dalam pencarian dan evakuasi korban,” kata Syafii.

Operasi SAR KM Virgo Masih Berlanjut

Basarnas belum menghentikan operasi pencarian setelah menemukan satu korban tambahan. Tim SAR gabungan masih menyisir area sekitar lokasi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo.

Pencarian dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai unsur yang tersedia. Basarnas mengerahkan tim penyelam, sarana laut, serta dukungan udara untuk menjangkau area pencarian.

Penggunaan tim penyelam menjadi salah satu bagian penting dalam pencarian korban yang diduga masih berada di dalam kapal. Tim juga melakukan pencarian di sekitar badan kapal yang berada di dasar laut.

Sementara itu, unsur laut digunakan untuk mendukung mobilitas personel dan proses evakuasi. Dukungan udara membantu memperkuat operasi pencarian sekaligus mendukung kebutuhan evakuasi ketika korban berhasil ditemukan.

Basarnas menyatakan keselamatan personel tetap menjadi perhatian selama operasi berlangsung. Kondisi perairan dan lingkungan di sekitar kapal menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh tim di lapangan.

Pencarian juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi yang dihadapi tim SAR. Setiap korban yang ditemukan kemudian menjalani proses evakuasi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Sebanyak 118 Korban Telah Ditemukan

Penemuan satu korban pada Minggu menambah jumlah korban yang berhasil ditemukan selama operasi SAR KM Virgo Transport 8. Hingga hari kedelapan operasi, Basarnas mengonfirmasi sebanyak 118 orang telah ditemukan.

Data tersebut tercatat hingga Minggu pukul 16.00 WITA. Dari 118 orang yang ditemukan, sebanyak 108 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat.

Sementara itu, sebanyak 10 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Basarnas masih melakukan pencarian terhadap korban lain yang belum ditemukan.

Berdasarkan data manifes, KM Virgo Transport 8 mengangkut total 243 orang. Dengan demikian, masih terdapat 125 orang yang belum ditemukan berdasarkan data operasi SAR hingga Minggu pukul 16.00 WITA.

Data tersebut menjadi dasar bagi tim SAR dalam melanjutkan pencarian. Basarnas bersama unsur gabungan terus melakukan upaya untuk menemukan seluruh korban yang masih dinyatakan hilang.

Perubahan jumlah korban akan disampaikan berdasarkan hasil pencarian dan proses identifikasi. Karena itu, data operasi SAR dapat diperbarui apabila tim kembali menemukan korban atau mendapatkan informasi terbaru dari lapangan.

Kronologi KM Virgo Transport 8 Mengalami Kecelakaan

KM Virgo Transport 8 sebelumnya berlayar dari Surabaya, Jawa Timur, menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapal tersebut berangkat pada 12 September 2026 dengan membawa 243 orang berdasarkan data manifes.

Dalam perjalanan menuju Banjarmasin, kapal tersebut dilaporkan menghadapi cuaca buruk di wilayah Laut Jawa. Kondisi tersebut terjadi sebelum kapal akhirnya mengalami persoalan dalam pelayarannya.

KM Virgo Transport 8 kemudian dilaporkan hilang kontak pada 13 September 2026 sekitar pukul 02.00 WITA. Hilangnya komunikasi dengan kapal menjadi dasar dilakukannya upaya pencarian oleh tim SAR.

Pada hari yang sama, keberadaan kapal akhirnya diketahui. Tim menemukan KM Virgo Transport 8 dalam kondisi terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa.

Penemuan kapal dalam kondisi terbalik kemudian menjadi titik penting dalam operasi pencarian. Tim SAR melakukan berbagai upaya untuk menemukan penumpang dan awak kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Operasi pencarian terus berkembang seiring ditemukannya korban. Tim juga melakukan pencarian di bagian dalam kapal setelah mengetahui adanya kemungkinan korban yang masih berada di dalam bodi KM Virgo Transport 8.

Pencarian Korban Mengandalkan Tim Penyelam dan Unsur Gabungan

Pencarian di dalam kapal yang tenggelam membutuhkan pengerahan penyelam dengan kemampuan khusus. Dalam operasi tersebut, Basarnas mengerahkan personel BSG bersama unsur SAR gabungan.

Tim penyelam melakukan pemeriksaan terhadap bagian kapal yang dapat dijangkau. Upaya tersebut dilakukan untuk menemukan korban yang mungkin masih berada di dalam bodi KM Virgo Transport 8.

Setiap proses penyelaman juga mempertimbangkan kondisi lingkungan bawah air. Personel harus memperhatikan keselamatan penyelam, kondisi kapal, serta situasi perairan di sekitar lokasi.

Selain penyelam, operasi melibatkan unsur sarana laut dan dukungan udara. Setiap unsur menjalankan fungsi masing-masing untuk memperluas jangkauan pencarian dan mempercepat proses evakuasi korban.

Koordinasi antartim menjadi bagian penting dalam operasi yang berlangsung selama beberapa hari tersebut. Informasi dari tim penyelam kemudian menjadi dasar bagi proses evakuasi ketika korban ditemukan.

Penemuan satu korban pada Minggu juga menunjukkan bahwa pencarian di sekitar dan di dalam KM Virgo Transport 8 masih terus memberikan hasil. Basarnas tetap melanjutkan operasi untuk menemukan korban lain yang belum diketahui keberadaannya.

Baca Juga “Basarnas Temukan Lagi Satu Korban Meninggal KM Virgo“

The post Basarnas Temukan Lagi Satu Korban di Bodi KM Virgo appeared first on trendorahub.id.

Pemerintah Indonesia kembali mendorong penguatan hubungan ekonomi dengan Inggris. Kementerian Perdagangan menempatkan pembentukan Indonesia-UK Comprehensive Economic Partnership Agreement atau I-UK CEPA sebagai salah satu agenda utama.

Baca Juga “Kemendag Percepat I-UK CEPA dan Perkuat Kerja Sama Komoditas Strategis Indonesia-Inggris“

Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan dukungan terhadap proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Agenda penguatan hubungan dagang itu menjadi bagian dari hasil kunjungan kerja delegasi Kemendag ke London pada 7–9 September 2026.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan pemerintah Inggris dan berbagai pemangku kepentingan.

Pertemuan tersebut membahas peluang memperluas perdagangan bilateral melalui pembentukan I-UK CEPA. Inggris juga memberikan dukungan terhadap proses Indonesia untuk bergabung dengan CPTPP.

CEPA Ditargetkan Buka Akses Pasar Lebih Luas

Kemendag melihat perjanjian perdagangan bilateral dapat memberikan kerangka yang lebih kuat bagi hubungan ekonomi kedua negara.

I-UK CEPA diharapkan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha Indonesia dan Inggris. Kerja sama tersebut juga dapat mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, serta penguatan rantai pasok.

Pengurangan hambatan regulasi menjadi aspek lain yang masuk dalam kepentingan pembentukan perjanjian. Penyelarasan aturan perdagangan dapat membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan lintas negara dengan lebih efisien.

“Pembentukan I-UK CEPA penting untuk meningkatkan perdagangan kedua negara,” ujar Johni dalam keterangan di Jakarta.

Menurutnya, kerja sama perdagangan juga perlu memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh dunia usaha. Karena itu, masukan dari sektor swasta menjadi salah satu bahan penting dalam proses penjajakan.

Penghentian DCTS Jadi Perhatian Pemerintah

Dorongan terhadap I-UK CEPA berlangsung ketika Indonesia menghadapi perubahan fasilitas perdagangan dengan Inggris.

Indonesia tidak lagi memperoleh skema Developing Countries Trading Scheme atau DCTS Inggris mulai 1 Januari 2027.

Perubahan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat pembahasan mengenai kerangka perdagangan bilateral. Perjanjian baru diharapkan dapat memberikan landasan bagi hubungan dagang kedua negara setelah perubahan skema tersebut.

Pada saat yang sama, produk Inggris yang masuk ke Indonesia masih dikenakan tarif berdasarkan skema most-favored nation atau MFN.

Tarif tersebut berada pada kisaran 6–15 persen berdasarkan informasi yang disampaikan Kemendag. Kondisi tarif menjadi salah satu aspek yang relevan dalam pembahasan peningkatan akses pasar.

Dunia Usaha Inggris Ikut Membahas CEPA

Kemendag tidak hanya melakukan komunikasi antarpemerintah selama kunjungan ke London. Johni juga memimpin pertemuan bisnis yang mempertemukan delegasi Indonesia dengan perusahaan serta lembaga think-tank Inggris.

Forum tersebut berlangsung pada 8 September dan melibatkan sekitar 20 perusahaan serta lembaga pemikir.

Pertemuan itu memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan pandangan mengenai pembentukan I-UK CEPA. Dunia usaha juga dapat memberikan gambaran mengenai hambatan dan peluang perdagangan yang mereka hadapi.

“Masukan dari dunia usaha sangat penting untuk mempercepat pembentukan I-UK CEPA,” kata Johni.

Pelibatan sektor swasta menjadi penting karena perjanjian perdagangan pada akhirnya akan memengaruhi aktivitas perusahaan. Informasi dari pelaku usaha dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan perdagangan secara lebih konkret.

Kemendag Bahas Masa Depan Komoditas Kopi

Agenda kunjungan Kemendag juga mencakup sektor komoditas. Delegasi Indonesia mendatangi International Coffee Organization atau ICO di London untuk membahas perkembangan industri kopi global.

Pembicaraan mencakup kondisi petani kopi skala kecil yang menjadi bagian penting dari rantai produksi. Delegasi Indonesia juga mengangkat isu specialty Robusta dan penerapan praktik pertanian regeneratif.

Regulasi keberlanjutan turut menjadi perhatian. Salah satu isu yang dibahas adalah tantangan penerapan European Union Deforestation Regulation atau EUDR bagi sektor kopi.

Menurut Johni, keberadaan ICO memiliki arti penting dalam mendukung petani kecil. Indonesia juga mendorong keterlibatan negara produsen kopi besar dalam penyusunan aturan perdagangan yang lebih inklusif.

“Kami menekankan pentingnya peran ICO dalam menopang kesejahteraan petani kopi yang mayoritas adalah petani kecil,” jelas Johni.

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama perdagangan tidak hanya berkaitan dengan nilai ekspor dan impor. Aspek keberlanjutan, regulasi, serta kondisi produsen juga semakin berpengaruh terhadap akses komoditas ke pasar internasional.

Nilai Perdagangan Bilateral Relatif Stabil

Hubungan perdagangan Indonesia dan Inggris menunjukkan pergerakan yang relatif stabil dalam lima tahun terakhir.

Data yang disampaikan Kemendag menunjukkan nilai perdagangan kedua negara mencapai sekitar 2,57 miliar dolar AS pada 2021. Angka tersebut meningkat menjadi 2,66 miliar dolar AS pada 2025.

Kedua negara memiliki struktur ekonomi yang berbeda dan dapat saling melengkapi. Indonesia memiliki pasar domestik besar, sumber daya alam, serta kapasitas manufaktur yang kompetitif.

Inggris memiliki kekuatan pada sektor produk dan jasa bernilai tambah tinggi. Negara tersebut juga memiliki kemampuan teknologi dan keahlian di berbagai bidang.

Perbedaan karakteristik tersebut membuka ruang bagi pengembangan hubungan ekonomi yang lebih beragam. Kerja sama dapat diperluas dari perdagangan barang menuju jasa, investasi, teknologi, dan rantai pasok.

I-UK CEPA Menjadi Agenda Perdagangan Selanjutnya

Pemerintah Indonesia kini menghadapi sejumlah agenda untuk memperkuat hubungan perdagangan dengan Inggris. Pembentukan I-UK CEPA menjadi salah satu jalur bilateral yang sedang didorong.

Di sisi lain, proses aksesi CPTPP membuka jalur tambahan bagi Indonesia untuk memperluas integrasi perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Dukungan Inggris terhadap proses tersebut menjadi bagian dari komunikasi dalam kunjungan Kemendag.

Perubahan akses perdagangan akibat berakhirnya DCTS juga membuat periode menuju 2027 menjadi penting bagi pelaku usaha. Perusahaan perlu mengikuti perkembangan kebijakan agar dapat menyesuaikan strategi perdagangan dengan aturan yang berlaku.

Bagi Indonesia dan Inggris, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan pembahasan menjadi kerja sama yang konkret. Masukan pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

Kemendag selanjutnya akan melanjutkan penjajakan I-UK CEPA dan komunikasi perdagangan dengan Inggris. Penguatan kerja sama komoditas strategis, termasuk kopi, juga menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat hubungan ekonomi kedua negara.

Baca Juga “Kemendag Percepat Penjajakan I-UK CEPA Jelang Berakhirnya Skema DCTS“

The post Kemendag Percepat I-UK CEPA dan Kerja Sama Komoditas appeared first on trendorahub.id.

Operasi pencarian rombongan jurnalis dan kru KM Arupadatu I memasuki hari ke-10 pada Kamis. Basarnas memperluas area pencarian hingga 8.509 nautical mile persegi atau NM² di perairan sekitar Selat Sunda dan wilayah terkait.

Pada hari sebelumnya, luas area pencarian mencapai 3.439 NM². Perluasan tersebut dilakukan pada hari ketiga masa perpanjangan operasi SAR untuk meningkatkan peluang tim menemukan objek yang dicari.

Baca Juga “Hari ke-10, Basarnas Perluas Pencarian Jurnalis dan Awak Kapal Hilang hingga 8.509 NM“

Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Banten Rizky Dwianto menyampaikan perkembangan tersebut dari Posko Utama SAR Gabungan di Pantai Carita, Pandeglang.

Menurut Rizky, tim membagi wilayah pencarian menjadi 10 sektor utama. Pembagian tersebut memungkinkan armada gabungan melakukan penyisiran pada area yang lebih luas dan terarah.

“Diperluas hingga 8.509 NM persegi dengan menyiagakan total 24 unit kapal gabungan di 10 sektor,” kata Rizky.

Sebanyak 24 Kapal Dikerahkan

Basarnas mengerahkan 24 unit kapal gabungan untuk mendukung pencarian di seluruh sektor. Armada tersebut berasal dari Basarnas, TNI AL, Polairud, dan KPLP.

Basarnas mengoperasikan empat KN SAR yang berasal dari Banten, Lampung, Jakarta, dan Bengkulu. Tim juga mengerahkan tiga unit RIB untuk mendukung penyisiran di sejumlah wilayah.

Dari unsur TNI AL, operasi melibatkan lima KRI, dua KAL, dan satu RBB. Polairud mengerahkan delapan kapal, sedangkan KPLP menurunkan satu kapal patroli.

Total personel yang terlibat dalam operasi SAR gabungan mencapai 523 orang. Mereka menjalankan pencarian melalui penyisiran laut dan pemantauan lalu lintas kapal.

Sektor C Menjadi Area Pencarian Terluas

Berdasarkan rencana operasi Basarnas, Sektor C menjadi wilayah pencarian paling luas. Area tersebut mencakup 3.380 NM² dan mendapat penyisiran dari KRI Leuser serta KRI Dewa Kembar.

Penyisiran Sektor C bergerak hingga memasuki perairan Samudra Hindia. Area tersebut membentang dari sebelah barat Pulau Belimbing menuju wilayah selatan Pulau Enggano, Bengkulu.

Sektor A memiliki luas 1.156 NM² dan mendapat pengawasan KN 213 Bengkulu di perairan barat Sumatera. Sementara itu, RIB 020 menyisir Sektor B yang mencakup 494 NM² di sekitar Pulau Enggano.

KRI Teluk Gilimanuk dan KN SAR Antasena bertugas di Sektor D dengan luas 637 NM². Wilayah ini mencakup perairan barat laut Pulau Panaitan hingga menuju pintu Samudra Hindia ke arah barat laut.

Lima Sektor Menjangkau Perairan Lampung dan Banten

Tim SAR juga membagi area pencarian di perairan Lampung ke dalam beberapa sektor. Sektor E memiliki luas 542 NM² dan disisir KRI Kerambit di bagian selatan Teluk Semangka.

Sektor F mencakup 484 NM² dan mendapat penyisiran KN SAR Basudewa di sekitar Pulau Tabuan. Sektor G memiliki luas 316 NM² dan melibatkan RIB 02 Lampung, KRI Lepu, serta KAL Pahawang.

Pencarian di Sektor G mencakup perairan sekitar Gunung Anak Krakatau dan Pulau Sebesi. Lokasi tersebut menjadi bagian dari area operasi karena tim memperhitungkan kemungkinan pergerakan objek pencarian.

Di wilayah Banten, KN SAR Tetuka bersama lima kapal lainnya menyisir Sektor H. Area seluas 589 NM² tersebut membentang dari selatan Anak Krakatau hingga Pulau Panaitan.

Sektor I mencakup 397 NM² dan meliputi pesisir Anyer, Carita, hingga Sumur. Sementara itu, Sektor J menjadi area pencarian terkecil dengan luas 114 NM² yang mencakup perairan Anyer hingga Merak.

Tim Pantau Pergerakan Kapal di Selat Sunda

Selain melakukan penyisiran laut, tim SAR gabungan memperkuat koordinasi dengan Vessel Traffic Service atau VTS. Koordinasi juga melibatkan sejumlah pemangku kepentingan yang berkaitan dengan aktivitas pelayaran.

Tim terus mengoptimalkan pemantauan melalui e-broadcast kepada kapal-kapal yang melintasi perairan Selat Sunda. Langkah tersebut bertujuan memperluas jangkauan informasi mengenai pencarian.

Kapal yang melintas dapat membantu memberikan informasi apabila melihat objek yang memiliki kaitan dengan operasi pencarian. Pemantauan lalu lintas pelayaran menjadi pelengkap bagi penyisiran yang dilakukan armada SAR.

Cuaca dan Aktivitas Anak Krakatau Jadi Pertimbangan

Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan pencarian. Rizky mengatakan tim juga mempertimbangkan aktivitas Gunung Anak Krakatau dalam menentukan pelaksanaan operasi di lapangan.

Berdasarkan analisis BMKG yang disampaikan dalam operasi tersebut, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Tinggi gelombang berada pada kisaran 0,5 hingga 3,5 meter dengan kecepatan angin sekitar 10 hingga 20 knot.

Selain kondisi meteorologi, tim juga memperhatikan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. PVMBG melaporkan gunung tersebut berada pada status Level III atau Siaga.

Status tersebut disertai aktivitas gempa vulkanik dangkal. Kondisi gunung dan perairan di sekitarnya menjadi bagian dari pertimbangan keselamatan personel selama operasi berlangsung.

Rizky menjelaskan bahwa seluruh sektor pencarian disusun berdasarkan kemungkinan pergeseran kapal atau posisi orang yang masih dicari. Tim tidak menetapkan satu titik tunggal sebagai lokasi pencarian.

“Seluruh area yang kami bagi di dalam 10 sektor itu masuk di dalam wilayah yang memang pergeseran kapal ataupun person on board (POB) yang kita cari jadi tidak ada titik khusus. Berharap cuaca akan mendukung,” ujar Rizky.

Operasi SAR Berlanjut dengan Cakupan Lebih Luas

Perluasan area pencarian hingga 8.509 NM² menunjukkan perubahan skala operasi pada hari ke-10. Basarnas membagi wilayah tersebut menjadi 10 sektor untuk mengatur pengerahan 24 kapal dan ratusan personel secara lebih terarah.

Tim juga menggabungkan penyisiran laut dengan pemantauan lalu lintas kapal melalui koordinasi VTS dan e-broadcast. Strategi tersebut memungkinkan informasi pencarian menjangkau kapal-kapal yang melintas di sekitar wilayah operasi.

Di sisi lain, kondisi gelombang, angin, serta aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap menjadi faktor yang harus diperhatikan. Tim SAR perlu menyesuaikan kegiatan lapangan dengan kondisi keselamatan dan perkembangan cuaca.

Operasi pencarian masih berlanjut dengan cakupan yang lebih luas. Basarnas bersama seluruh unsur SAR gabungan akan terus melakukan penyisiran berdasarkan pembagian sektor dan kondisi terkini di wilayah operasi.

Baca Juga “Operasi SAR Jurnalis Hilang Masuk Hari ke-10, Area Pencarian Diperluas“

The post SAR Jurnalis Hari ke-10 Diperluas hingga 8.509 NM² appeared first on trendorahub.id.