Hasto Kritik Perbedaan Perlakuan Hukum Usai Bandingkan Kasusnya dengan Eks Jampidsus
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kembali menyampaikan kritik terkait proses penegakan hukum di Indonesia. Ia membandingkan pengalaman hukum yang pernah dijalaninya dengan penanganan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Baca Juga “Peneliti nilai kasus Febrie harus gali kemungkinan peran pihak lain“
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat berada di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026). Ia menyoroti perbedaan perlakuan terhadap tersangka dalam proses hukum, khususnya terkait penggunaan rompi tahanan dan borgol.
Hasto mengatakan dirinya tetap menjalani prosedur penahanan ketika diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut penggunaan atribut tahanan tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang harus dihormati.
Hasto Ceritakan Proses Penahanan yang Pernah Dijalaninya
Dalam keterangannya, Hasto mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan menjalani pemborgolan saat ditahan.
Ia menyatakan tetap mengikuti proses tersebut meskipun memiliki pandangan bahwa perkara yang menjeratnya berkaitan dengan sikap politiknya dalam menyikapi Pemilu 2024.
“Saya pun pernah mengalami ketika mengenakan rompi oranye, diborgol, saya taat meskipun saya tahu itu bagian dari suatu kriminalisasi akibat sikap keras di dalam menyikapi Pemilu tahun 2024 yang lalu. Itu saya terima,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, kepatuhan terhadap mekanisme hukum merupakan hal yang harus dilakukan setiap warga negara. Namun, ia menilai penerapan aturan juga harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan latar belakang seseorang.
Soroti Dugaan Perbedaan Perlakuan Terhadap Pejabat Hukum
Dalam kesempatan tersebut, Hasto kemudian menyinggung proses hukum yang berkaitan dengan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Ia mempertanyakan adanya perbedaan tampilan dalam proses penanganan hukum. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan anggapan bahwa terdapat perlakuan khusus bagi pihak tertentu.
Hasto menilai prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus menjadi dasar utama dalam setiap proses penegakan hukum.
Menurut diaSelain membahas persoalan proses hukum, Hasto juga mengaitkan isu keadilan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, status seseorang sebagai pejabat, mantan pejabat, atau memiliki posisi tertentu tidak seharusnya menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan berbeda.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum berlaku secara adil bagi semua kalangan.
Hasto Ingatkan Dampak Ketidakpercayaan terhadap Hukum
Selain membahas persoalan proses hukum, Hasto juga mengaitkan isu keadilan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ia menyebut ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat memunculkan rasa kecewa di tengah masyarakat, terutama bagi kelompok yang merasa tidak mendapatkan perlakuan setara.
“Tidak boleh ada suatu ketidakadilan, apalagi ditunjukkan secara ekstrem kepada rakyat yang mungkin menghadapi kesulitan kehidupan ekonomi akibat tantangan yang tidak ringan saat ini,” ujar Hasto.
Ia menilai transparansi dan konsistensi aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Kaitkan Isu Hukum dengan Peristiwa Kudatuli
Dalam pernyataannya, Hasto turut mengangkat peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli sebagai contoh sejarah yang menurutnya berkaitan dengan persoalan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan politik.
Ia mengatakan peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa rasa ketidakadilan dapat menimbulkan gejolak sosial apabila tidak ditangani dengan baik.
“Kudatuli, mengapa rakyat mendukung? Karena saat itu ketidakpuasan di mana hukum hanya berpihak pada elit, di mana kekuasaan ekonomi hanya dikelola pada kroni-kroni Pak Harto,” kata Hasto.
Ia berharap kondisi serupa tidak kembali terjadi dan proses hukum di Indonesia dapat berjalan dengan mengedepankan prinsip keadilan.
Penegakan Hukum Dituntut Berjalan Transparan dan Setara
Pernyataan Hasto menambah daftar kritik terhadap praktik penegakan hukum yang menjadi perhatian publik. Perbedaan perlakuan dalam proses hukum sering menjadi isu yang mendapat sorotan karena berkaitan langsung dengan rasa keadilan masyarakat.
Dalam sistem hukum, setiap perkara tetap harus diproses berdasarkan aturan, alat bukti, dan keputusan lembaga yang memiliki kewenangan. Penilaian terhadap suatu kasus tidak dapat hanya didasarkan pada persepsi, tetapi harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
Ke depan, transparansi proses hukum menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif menjadi harapan agar seluruh warga negara merasa memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.
Baca Juga “Penjaga Warteg Ungkap Detik-detik Bentrokan Maut di Menteng“
