Harga TBS Sawit Turun Drastis, Petani Soroti Rencana Ekspor Satu Pintu
Rencana pemerintah menerapkan kebijakan ekspor sawit satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia memicu kekhawatiran di kalangan petani sawit. Dalam beberapa hari terakhir, harga tandan buah segar atau TBS di sejumlah sentra produksi dilaporkan turun tajam hingga menyentuh kisaran Rp 1.000 sampai Rp 1.500 per kilogram.
Baca Juga “Prabowo Akan Shalat Idul Adha di Perancis“
Penurunan harga tersebut dinilai berkaitan dengan respons pasar terhadap wacana sentralisasi ekspor sawit. Sejumlah organisasi petani menilai ketidakpastian kebijakan telah membuat pelaku usaha menahan transaksi dan memperlambat pembelian bahan baku sawit dari petani.
SPKS Nilai Kebijakan Ekspor Satu Pintu Tekan Harga TBS
Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit, Sabarudin, mengatakan harga TBS anjlok dalam waktu singkat setelah muncul rencana ekspor satu pintu di bawah DSI.
Menurutnya, pasar khawatir kebijakan tersebut membuka ruang praktik monopsoni atau dominasi pembeli tunggal yang dapat menekan posisi tawar petani sawit.
“Situasi memburuk setelah sejumlah perusahaan mulai menahan pembelian dan menghentikan penjualan sementara,” ujar Sabarudin dalam keterangan resmi, Selasa, 26 Mei 2026.
Ia meminta pemerintah segera turun tangan menstabilkan pasar karena penurunan harga dinilai mulai merugikan petani di berbagai daerah.
Harga Sawit di Sejumlah Daerah Turun Tajam
SPKS mencatat harga TBS di beberapa wilayah produksi mengalami penurunan signifikan hanya dalam hitungan hari. Di Kalimantan Barat, harga sawit disebut turun menjadi sekitar Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per kilogram.
Penurunan lebih tajam terjadi di Mamuju. Harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp 2.800 per kilogram kini merosot hingga sekitar Rp 1.000 per kilogram.
Sementara di Labuhanbatu, harga TBS dilaporkan turun hingga Rp 1.500 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa provinsi sentra sawit lainnya seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Menurut data organisasi petani, harga CPO atau crude palm oil turut mengalami penurunan tajam dari sekitar Rp 15.300 menjadi Rp 12.150 per kilogram dalam beberapa hari terakhir.
Petani Khawatir Tidak Mampu Menutup Biaya Produksi
Sabarudin menilai anjloknya harga sawit berpotensi memukul keberlanjutan kebun rakyat. Banyak petani disebut mulai mempertimbangkan mengurangi pemupukan karena biaya produksi tidak lagi tertutup oleh hasil penjualan TBS.
Ia mengingatkan bahwa sekitar 40 persen pasokan sawit nasional berasal dari kebun rakyat yang sangat bergantung pada stabilitas harga pasar.
Jika kondisi ini berlangsung lama, produktivitas sawit rakyat dikhawatirkan akan terus menurun dan memengaruhi pasokan bahan baku industri sawit nasional.
“Petani trauma dengan kejadian tahun 2015 saat harga TBS jatuh di bawah Rp 1.000 per kilogram,” kata Sabarudin.
Menurutnya, pada periode tersebut banyak petani terpaksa menebang pohon sawit dan mengganti lahannya dengan komoditas lain karena tidak mampu bertahan menghadapi kerugian.
POPSI Sebut Ketidakjelasan Regulasi Picu Kepanikan Pasar
Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia, Mansuetus Darto. Ia menilai pelaku usaha saat ini memilih menahan transaksi karena mekanisme kebijakan ekspor satu pintu belum dijelaskan secara rinci.
Menurut Mansuetus, ketidakpastian tersebut memicu spekulasi pasar dan memperlemah aktivitas perdagangan sawit nasional.
“Akar persoalan saat ini adalah belum jelasnya regulasi serta mekanisme implementasi kebijakan,” ujar Mansuetus.
Ia menjelaskan bahwa perusahaan kini belum mengetahui secara pasti mekanisme perdagangan, pembentukan harga, sistem pembayaran, hingga pembagian risiko bisnis dalam skema baru tersebut.
Kondisi ini membuat banyak perusahaan cenderung memilih menyerap bahan baku dari kelompok usaha internal mereka sendiri untuk mengurangi risiko bisnis.
Pabrik Sawit Independen Dinilai Paling Rentan Terdampak
Mansuetus menilai pabrik kelapa sawit independen berpotensi menjadi pihak paling terdampak apabila kebijakan sentralisasi ekspor diterapkan.
Pabrik yang tidak memiliki refinery maupun akses ekspor langsung diperkirakan akan kesulitan menjual produk mereka. Dampaknya, pembelian TBS dari petani bisa ikut berkurang.
“Pada akhirnya kondisi ini kembali menekan harga TBS petani. Bahkan petani bisa tidak panen apabila pabrik memilih berhenti beroperasi demi menghindari kerugian,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa industri sawit menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 17 juta orang di Indonesia, mulai dari petani, buruh, pekerja transportasi, hingga pelaku UMKM di wilayah sentra sawit.
Organisasi Petani Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan
SPKS dan POPSI meminta pemerintah meninjau ulang rencana penerapan ekspor sawit satu pintu melalui DSI. Organisasi petani menilai kebijakan tersebut berisiko mengganggu stabilitas industri sawit nasional jika diterapkan tanpa mekanisme yang jelas.
Mansuetus menilai pemerintah sebaiknya fokus memperkuat transparansi dan tata kelola industri sawit tanpa terlalu mengintervensi mekanisme pasar.
Menurutnya, fungsi DSI akan lebih efektif jika difokuskan pada pencatatan administrasi, keterbukaan data ekspor, pengawasan tata niaga, dan dokumentasi perdagangan sawit nasional.
“Sawit adalah tulang punggung ekonomi jutaan keluarga Indonesia. Kebijakan tata kelola ekspor harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menciptakan kepanikan pasar,” tegas Mansuetus.
Ke depan, pelaku industri berharap pemerintah segera memberikan kepastian regulasi agar stabilitas harga sawit kembali terjaga. Tanpa kepastian kebijakan, penurunan harga TBS dikhawatirkan terus berlanjut dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani sawit di berbagai daerah.
Baca Juga “Purbaya Beberkan 10 Perusahaan CPO Terindikasi Transfer Pricing“
