JK Klaim Berperan dalam Karier Politik Jokowi, Golkar Beri Tanggapan
Sarmuji Tekankan Banyak Faktor dalam Proses Politik Nasional
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) kembali menjadi sorotan setelah menyatakan dirinya memiliki peran dalam perjalanan karier politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan tersebut memunculkan beragam respons dari kalangan politik, termasuk dari Partai Golkar.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, menanggapi pernyataan JK dengan menyebut bahwa dirinya tidak mengetahui secara detail proses di balik pencalonan Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014. Ia menegaskan bahwa hanya Jokowi yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses tersebut terjadi.
Baca Juga “Mantan Kadis LH DKI Jakarta Jadi Tersangka Buntut Longsor Bantargebang“
“Saya nggak tahu persis. Hanya Pak Jokowi yang tahu versi lengkapnya seperti apa. Yang lain hanya tahu sebagian saja,” kata Sarmuji, Minggu (19/4/2026).
Sarmuji menilai bahwa dalam dinamika politik, tidak ada satu pihak tunggal yang dapat diklaim sebagai penentu utama sebuah peristiwa besar. Menurutnya, perjalanan politik seseorang biasanya melibatkan banyak aktor dengan kontribusi yang berbeda-beda.
Ia menambahkan bahwa kemungkinan JK memiliki peran dalam perjalanan politik Jokowi tidak bisa langsung disangkal, namun hal tersebut juga tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya faktor.
“Di dunia ini tidak ada peristiwa yang terjadi karena satu faktor saja. Bisa jadi Pak JK punya jasa, mungkin juga ada pihak lain yang berkontribusi. Tapi itu merupakan hak beliau untuk menyampaikan pandangannya,” ujarnya.
Pernyataan JK sebelumnya disampaikan dalam sebuah konferensi pers terkait klarifikasi atas ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026. Dalam kesempatan tersebut, JK menyinggung kembali keterlibatannya dalam perjalanan politik Jokowi, termasuk saat awal karier politiknya di tingkat nasional.
JK mengklaim bahwa dirinya turut membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012. Ia juga menyebut telah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk merekomendasikan Jokowi sebagai kandidat.
Menurut JK, proses tersebut tidak mudah karena pada awalnya ada penolakan. Namun, pada akhirnya Jokowi tetap mendapatkan kesempatan untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta.
“Saya bertemu Ibu Mega. Saya bilang, ini orang baik, dari PDIP. Awalnya belum setuju, tapi akhirnya diterima,” ujar JK.
JK juga menyinggung momen setelah Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia menyebut Jokowi datang langsung kepadanya untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan pada saat pencalonan.
Lebih lanjut, JK menyampaikan bahwa perannya tidak hanya berhenti pada tingkat gubernur, tetapi juga dalam proses menuju pencalonan Jokowi sebagai Presiden RI pada 2014. Ia menilai bahwa pengalaman sebagai kepala daerah menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan politik nasional.
Pernyataan JK ini kemudian memicu diskusi publik mengenai sejauh mana peran masing-masing tokoh dalam proses naiknya Jokowi ke panggung nasional. Sejumlah pihak menilai bahwa perjalanan politik tersebut merupakan hasil dari banyak faktor yang saling berkaitan, termasuk dukungan partai politik, kondisi sosial, serta dinamika elektoral saat itu.
Dalam konteks tersebut, Sarmuji menegaskan bahwa setiap tokoh memiliki sudut pandang masing-masing terhadap sejarah politik. Ia menilai tidak tepat jika proses politik yang kompleks disederhanakan hanya pada satu faktor atau satu peran tertentu.
Pilkada DKI Jakarta 2012 sendiri memang menjadi titik penting dalam karier politik Jokowi. Kemenangan bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat itu membuat namanya semakin dikenal secara nasional dan membuka jalan menuju kontestasi Pilpres 2014.
Setelah itu, Jokowi berhasil memenangkan pemilihan presiden dan menjabat sebagai Presiden RI ke-7. Proses tersebut melibatkan berbagai dinamika politik nasional yang melibatkan banyak aktor dan keputusan partai politik.
Hingga kini, pernyataan JK masih menjadi bahan perbincangan di ruang publik, terutama terkait bagaimana sejarah politik Indonesia dibentuk oleh banyak pihak. Sementara itu, Golkar menegaskan pentingnya melihat proses politik secara menyeluruh tanpa menyederhanakan kontribusi hanya pada satu individu.
Baca Juga “4 Poin Pernyataan BNI Bakal Kembalikan Dana Gereja Aek Nabara Rp 28 M“
