Padi Organik PS-08 Diproyeksikan Perkuat Banten sebagai Lumbung Pangan Nasional
Pengembangan varietas padi organik unggul PS-08 di Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu langkah yang diproyeksikan memperkuat posisi Provinsi Banten sebagai lumbung pangan nasional. Melalui sistem budidaya terpadu, pendampingan petani, serta jaminan penyerapan hasil panen, program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperbaiki kesejahteraan petani.
Baca Juga “Gadis di Sukabumi Hilang Misterius Usai Pamit Beli Pulsa“
Inisiatif tersebut dikembangkan oleh Yayasan Bhakti Bela Negara bersama kelompok tani di Kabupaten Pandeglang. Selain mendorong peningkatan produksi beras, program ini juga dirancang untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak melalui pola kemitraan yang lebih terstruktur.
Varietas PS-08 Dinilai Cocok Dikembangkan di Lahan Pertanian Banten
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Yayasan Bhakti Bela Negara, Seno Aji, mengatakan varietas PS-08 memiliki karakteristik yang sesuai dengan kondisi lahan pertanian di Banten. Menurutnya, kesuburan tanah di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Pandeglang, memberikan peluang besar bagi pengembangan padi organik tersebut.
Ia menjelaskan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil panen, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan teknologi budidaya dan pendampingan yang berkelanjutan, produktivitas lahan diharapkan meningkat tanpa mengabaikan prinsip pertanian yang ramah lingkungan.
“Kami ingin menjadikan Banten sebagai lumbung pangan nasional, dan varietas PS-08 ini sangat cocok dikembangkan di Banten,” ujar Seno Aji.
Pengembangan varietas unggul menjadi salah satu strategi penting dalam sektor pertanian karena dapat meningkatkan efisiensi produksi, kualitas hasil panen, serta daya saing komoditas pangan di tingkat nasional.
Sertifikasi Benih Masih Berproses Sebelum Dipasarkan
Secara legal, varietas PS-08 masih menjalani proses sertifikasi yang ditargetkan selesai dalam waktu sekitar dua bulan. Selama tahapan tersebut berlangsung, benih belum dipasarkan secara bebas kepada masyarakat.
Saat ini, penggunaan benih PS-08 masih terbatas pada kelompok tani yang menjadi mitra Yayasan Bhakti Bela Negara. Langkah tersebut dilakukan agar proses evaluasi mutu benih, produktivitas tanaman, serta kesesuaian dengan standar pertanian nasional dapat diselesaikan sebelum distribusi dilakukan secara lebih luas.
Proses sertifikasi menjadi tahapan penting karena memastikan benih memenuhi persyaratan kualitas, memiliki daya tumbuh yang baik, serta memberikan hasil panen yang konsisten di berbagai kondisi lahan.
Sistem Kemitraan Dukung Produktivitas dan Kesejahteraan Petani
Dalam pelaksanaannya, yayasan menerapkan pola kemitraan terpadu dengan kelompok tani. Petani tidak hanya memperoleh benih unggul PS-08, tetapi juga menerima pupuk serta pendampingan teknis selama proses budidaya berlangsung.
Pendampingan tersebut mencakup pengelolaan lahan, teknik penanaman, pemupukan, hingga pengendalian tanaman agar hasil panen dapat mencapai produktivitas yang optimal. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan praktik budidaya yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Keunggulan lain dari program tersebut adalah adanya jaminan pembelian hasil panen oleh yayasan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Dengan sistem tersebut, petani memperoleh kepastian pasar sekaligus perlindungan terhadap fluktuasi harga yang sering terjadi saat musim panen raya.
Model kemitraan ini juga diklaim mampu mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak. Selama ini, praktik penjualan melalui perantara sering membuat petani menerima harga yang lebih rendah dibandingkan nilai pasar.
Pemerintah Provinsi Banten Dukung Pengembangan di Lahan 1.500 Hektare
Gubernur Banten Andra Soni menyatakan dukungan terhadap pengembangan padi organik PS-08 di lahan seluas 1.500 hektare yang berada di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang.
Menurutnya, pengembangan varietas unggul tersebut sejalan dengan upaya meningkatkan produksi pertanian daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan lembaga pendamping menjadi faktor penting dalam mempercepat peningkatan kapasitas sektor pertanian.
Andra Soni juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan sektor pertanian. Peningkatan produktivitas pangan dinilai menjadi salah satu fondasi penting bagi ketahanan pangan daerah maupun nasional.
Rencana Pembangunan Rice Milling Unit Perkuat Hilirisasi Pertanian
Sebagai tindak lanjut dari pengembangan varietas PS-08, Yayasan Bhakti Bela Negara berencana membangun fasilitas penggilingan padi atau Rice Milling Unit (RMU) di Kabupaten Pandeglang pada 2026.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan memperkuat rantai pasok hasil pertanian karena petani dapat mengolah gabah menjadi beras di wilayah setempat. Selain meningkatkan efisiensi distribusi, pembangunan RMU juga berpotensi memberikan nilai tambah terhadap hasil panen melalui proses pengolahan yang lebih modern.
Hilirisasi pertanian menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing produk pertanian sekaligus memperluas peluang ekonomi di kawasan pedesaan. Dengan tersedianya fasilitas pengolahan, kualitas beras dapat lebih terjaga dan distribusi kepada konsumen menjadi lebih efisien.
Pengembangan PS-08 Diharapkan Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
Pengembangan padi organik PS-08 menunjukkan upaya membangun sistem pertanian yang lebih terintegrasi, mulai dari penyediaan benih unggul, pendampingan budidaya, jaminan pembelian hasil panen, hingga rencana pembangunan industri pengolahan.
Apabila proses sertifikasi selesai dan implementasi program berjalan sesuai rencana, varietas ini berpotensi menjadi salah satu pendukung peningkatan produksi beras di Banten. Dukungan pemerintah daerah, kemitraan dengan petani, serta penguatan hilirisasi diharapkan mampu mempercepat terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Banten.
Baca Juga “DPD RI catat lima kendala pelaksanaan Program MBG di Papua Barat“
