Puan: RI-India Bersama Jaga Stabilitas Kawasan

Puan

Puan Maharani Tekankan Peran RI dan India Jaga Stabilitas Kawasan

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Indonesia dan India memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah perubahan situasi geopolitik dan ekonomi global. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurut Puan, kondisi dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari meningkatnya persaingan antarnegara besar, gangguan rantai pasok global, hingga persoalan ketahanan pangan dan energi. Situasi tersebut membutuhkan kerja sama antarnegara untuk menciptakan kawasan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Baca Juga “Penggeledahan Kasus Bupati Kuansing, KPK Temukan Dokumen Penting

RI dan India Perkuat Kerja Sama di Tengah Dinamika Global

Dalam pidatonya, Puan menyampaikan bahwa Indonesia dan India memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan serta pembangunan kawasan. Kedua negara dinilai memiliki kepentingan bersama untuk memperkuat hubungan bilateral di berbagai sektor.

“Saat dunia diwarnai oleh meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim, Indonesia dan India memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat kerja sama pembangunan,” ujar Puan.

Ia menjelaskan bahwa negara perlu hadir untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Selain itu, pembangunan juga harus mampu memberikan manfaat yang adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Puan menilai kerja sama internasional menjadi salah satu langkah penting untuk membangun tatanan dunia yang lebih damai, inklusif, dan berkeadilan. Hubungan antarnegara tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup bidang politik, sosial, serta pembangunan berkelanjutan.

Diplomasi Parlemen Jadi Penguat Hubungan Bilateral

Puan juga menyoroti pentingnya peran parlemen dalam memperkuat hubungan antarnegara. Menurutnya, sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat menjadi modal penting dalam memperluas kerja sama internasional.

“DPR RI meyakini bahwa sinergi yang erat antara lembaga legislatif dan eksekutif merupakan modal penting dalam memperkuat kerja sama antarnegara di tengah dinamika global,” kata Puan.

Ia menambahkan bahwa diplomasi parlemen memiliki fungsi untuk melengkapi diplomasi pemerintah. Melalui komunikasi antarparlemen, negara dapat memperluas ruang dialog, membangun kepercayaan, dan memperkuat pemahaman bersama.

Hubungan parlemen antara Indonesia dan India juga semakin diperkuat melalui pembentukan kelompok kerja sama antarlegislatif. Puan mengapresiasi langkah parlemen India yang membentuk India-Indonesia Parliamentary Friendship Group pada Februari 2026.

Kelompok tersebut diharapkan dapat bekerja sama dengan Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI-Parlemen India yang telah dibentuk sejak Januari 2025. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan strategis kedua negara.

Kunjungan PM Narendra Modi Perkuat Hubungan Indonesia-India

Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Gedung DPR RI sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Modi juga menyampaikan pidato di hadapan anggota parlemen Indonesia.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta sejumlah anggota Kabinet Merah Putih.

Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan Indonesia dan India yang telah berlangsung dalam berbagai bidang. Kedua negara memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas kawasan, memperluas kerja sama ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama.

Ke depan, penguatan hubungan bilateral Indonesia-India diharapkan dapat terus berkembang melalui kerja sama pemerintah maupun parlemen. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan kawasan yang lebih aman, stabil, dan mampu menghadapi perubahan global.

Baca Juga “OJK: Penegakan hukum kasus keuangan tetap dikoordinasikan dengan Polri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *